Suara.com - Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan ekonomi hingga ke wilayah pesisir melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang dikelola koperasi desa. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan SPBUN Nelayan di Desa Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pembangunan SPBUN Nelayan merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto melalui Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai instrumen negara untuk kembali hadir dalam mengatur dan menata sistem ekonomi nasional agar lebih adil dan inklusif.
“Presiden Prabowo ingin memastikan negara tidak kalah dengan aktor-aktor non-negara dalam praktik ekonomi yang terlalu bebas. Karena itu dibentuk lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi ekonomi rakyat,” ujar Ferry Juliantono.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini lebih dari 82 ribu koperasi telah memiliki badan hukum, dengan 41 ribu titik lahan siap dibangun dan sekitar 21 ribu lokasi telah memasuki tahap pembangunan fisik. Infrastruktur koperasi tersebut mencakup gudang, gerai usaha, sarana pendukung, hingga unit-unit layanan ekonomi desa.
Menurut Ferry, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya difungsikan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai solusi atas persoalan mendasar di desa, mulai dari keterbatasan listrik, akses internet, hingga ketersediaan sarana produksi dan distribusi, khususnya bagi masyarakat pesisir dan nelayan.
“SPBUN Nelayan ini adalah jawaban konkret atas kebutuhan dasar nelayan. Akses terhadap biosolar yang lebih dekat, terjangkau, dan dikelola koperasi akan meringankan biaya operasional nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor yang terjalin antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT Pertamina Patra Niaga. Pemerintah bahkan telah menyusun buku pedoman bersama agar pendirian SPBUN Nelayan berbasis koperasi dapat direplikasi di wilayah pesisir dan sentra nelayan di seluruh Indonesia.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar bersama menerjemahkan masalah-masalah mendasar rakyat yang selama ini belum tersentuh. Insyaallah, dalam periode ini kita selesaikan secara gotong royong,” ujar Ferry.
Menteri Koperasi secara resmi menyatakan dimulainya pembangunan SPBUN Nelayan yang dikelola Koperasi Desa Tukak Sadai, dengan harapan memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan anggota koperasi.
LPDB Koperasi Siap Perkuat Pembiayaan SPBUN Nelayan
Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto yang turut mendampingi Menteri Koperasi menegaskan kesiapan LPDB Koperasi untuk terus mendukung penguatan koperasi nelayan melalui pembiayaan dana bergulir dan pendampingan usaha berkelanjutan.
“LPDB Koperasi melihat SPBUN Nelayan sebagai model usaha strategis koperasi yang langsung menyentuh kebutuhan riil nelayan. Kami memiliki pengalaman konkret mendampingi koperasi yang mengelola SPBUN Nelayan, salah satunya KUD Mino Saroyo di Cilacap, Jawa Tengah, yang telah memperoleh dana bergulir LPDB Koperasi dan terbukti mampu mengelola SPBU khusus nelayan secara profesional,” ujar Krisdianto.
Ia menambahkan, keberhasilan koperasi dalam mengelola SPBUN tidak hanya memperkuat kelembagaan koperasi, tetapi juga menciptakan efisiensi biaya, kepastian pasokan energi, serta dampak ekonomi langsung bagi anggota.
“Model seperti ini sejalan dengan semangat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. LPDB Koperasi siap menjadi mitra strategis untuk mereplikasi pembiayaan SPBUN Nelayan di berbagai daerah, agar koperasi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi pesisir,” tegasnya.
Acara peletakan batu pertama ini turut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, Bupati Bangka Selatan Reza Herdavid, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fery Apriyanto, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Direktur Keuangan LPDB Koperasi Bambang Sadewo, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto, serta jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.***
TERPOPULER
