Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK

Suara.com - Transformasi aset kripto dari kategori komoditas menuju aset keuangan kini menjadi agenda utama pemerintah dan otoritas terkait.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memberikan sinyal kuat bahwa penguatan regulasi di sektor ini merupakan langkah krusial untuk memperkokoh fundamental ekonomi nasional di era digital.

Dalam sebuah diskusi mengenai arah kebijakan ekonomi, Misbakhun menyoroti bahwa aset kripto tidak lagi bisa dipandang sebelah mata sebagai instrumen spekulatif semata.

Dengan volume transaksi yang terus meningkat dan antusiasme masyarakat yang besar, integrasi kripto ke dalam sistem keuangan formal di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sebuah keharusan.

Langkah transisi pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK membawa konsekuensi pada standarisasi aturan yang lebih ketat, serupa dengan instrumen keuangan lainnya.

Misbakhun menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan OJK akan memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi ekosistem digital ini.

"Ya, ini kan kita mau mencoba untuk melakukan bagaimana kripto ini bisa masuk sebagai aset keuangan, maka harus patuh pada aturan OJK. Kita ingin memperkuat struktur ekonomi kita. Bagaimana kita mau investasi aset digital ini, aset kripto ini, kemudian aset kripto ini kita perdagangkan di bursa," ungkap Misbakhun, dalam wawancaranya bersama CNBC Indonesia.

Pernyataan ini menegaskan bahwa bursa kripto di Indonesia diharapkan mampu berfungsi layaknya bursa saham, di mana aspek keterbukaan, keamanan, dan pengawasan menjadi prioritas utama.

Dengan masuknya kripto sebagai aset keuangan, hal ini diharapkan dapat menarik arus modal yang lebih besar ke pasar domestik.

Salah satu tantangan dalam perdagangan aset digital selama ini adalah persepsi mengenai ketiadaan aset fisik dan sistem kliring yang transparan.

Misbakhun menekankan bahwa ke depannya, mekanisme perdagangan kripto harus memiliki ekosistem yang lengkap, mulai dari lembaga kliring hingga kustodian.

Ia menjelaskan perubahan paradigma dalam transaksi kripto yang kini diarahkan untuk lebih terorganisir: "Begini, tadinya kan orang kan, pemaknaannya kan transaksi jual beli ini, itu kan tidak dilakukan oleh para pihak yang kemudian tidak ada clearing-nya, tidak ada barangnya. Kemudian ketika membeli, ya dia membeli atas nama nasabahnya. Tapi kalau dia menyimpan aset kripto ini, ya terserah dia mau disimpan di mana. Kalau mau disimpan di lembaga kustodian, ya ada kustodiannya, clearing-nya ada. Tapi kita ingin agar supaya prosesnya seperti apa?..."

Pasar kripto di Indonesia sangat didominasi oleh kelompok usia 18-45 tahun, yang merupakan masyarakat urban di kota-kota besar. Kelompok ini sangat melek teknologi namun sangat sensitif terhadap isu kepastian hukum.

Berdasarkan pertemuan dengan berbagai asosiasi industri, Misbakhun menangkap aspirasi yang kuat akan hadirnya regulasi yang jelas.

"Kita bertemu dengan banyak asosiasi. Termasuk asosiasi blockchain dan kemudian asosiasi-asosiasi yang lain, itu menyampaikan bahwa mereka menginginkan adanya kepastian hukum. Tentu saja, ini kan akan mendatangkan banyak investor baik dari domestik maupun dari generasi-generasi baru yang tertarik dengan aset kripto ini, dan mereka tentu saja tertarik untuk melakukan investasi aset digital ini," tambahnya.

Kepastian hukum dianggap sebagai magnet bagi investor baru. Tanpa aturan yang jelas, investor cenderung merasa ragu untuk menanamkan modal dalam jumlah besar.

Sebaliknya, regulasi yang suportif namun tegas akan menciptakan rasa aman yang mendorong pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperkenalkan entitas baru yang disebut Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto (LJK Aset Kripto).

Lembaga ini didefinisikan sebagai badan yang menjalankan seluruh rangkaian kegiatan di sektor keuangan digital berbasis kripto. Aset kripto kini dikategorikan dalam kerangka Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Berdasarkan rincian dalam Pasal 215A, struktur LJK Aset Kripto diatur secara menyeluruh, mencakup:

Bursa Kripto

Lembaga Kliring

Lembaga Kustodian

Pedagang Aset Kripto

Aturan ini mewajibkan seluruh elemen pendukung di industri ini untuk mengantongi izin resmi serta melaporkan setiap aktivitasnya kepada OJK tanpa terkecuali.