Bulog Bersiap Ambil Kendali Penuh Pasokan Pangan Nasional dan Lepas Status BUMN

Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa proses peralihan status institusinya menjadi badan otonom kini sedang berada dalam tahap pembahasan intensif bersama Komisi IV DPR RI.

Langkah ini merupakan bagian dari visi strategis pemerintah untuk mengembalikan taring Bulog dalam menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

Dalam konferensi pers mengenai pencapaian tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026), Rizal menjelaskan bahwa koordinasi dengan legislatif terus berjalan secara maraton.

Rangkaian pertemuan penting telah dilaksanakan sejak Desember 2025 di Yogyakarta dan berlanjut hingga hari ini untuk mematangkan payung hukum lembaga baru tersebut.

Transformasi ini bukan sekadar pergantian status, melainkan upaya untuk membangkitkan kembali peran strategis Bulog sebagaimana masa kejayaannya di masa lampau.

Rizal menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Bulog memiliki kekuatan sebesar saat dipimpin oleh Bustanil Arifin pada era Orde Baru.

“Harapannya sesuai dengan keinginan Presiden, Bulog kembali jaya seperti zaman dulu zamannya Pak Bustanil Arifin,” ungkap Rizal. Dengan menjadi badan otonom, Bulog diharapkan mampu berdiri tegak sebagai pilar utama yang menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan secara berdaulat tanpa terikat oleh birokrasi yang kaku.

Salah satu perubahan paling krusial dalam konsep badan otonom ini adalah perluasan wewenang pengelolaan komoditas.

Jika sebelumnya Bulog sangat identik dengan beras, ke depan lembaga ini akan memegang kendali langsung atas rantai pasok berbagai kebutuhan pokok lainnya secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Rizal merinci bahwa kemandirian pangan hanya bisa tercapai jika Bulog menguasai komoditas strategis secara mandiri, antara lain:

• Minyak goreng dan gula pasir.
• Tepung terigu dan telur ayam.
• Daging sapi serta komoditas esensial lainnya.

"Yang namanya mandiri itu kan kita harus pegang sendiri, jangan dipegang orang lain. Harapannya Bulog bisa mengelola itu semua agar lebih efektif dan efisien bagi masyarakat," tambahnya, dikutip dari Antara.

Hal yang paling signifikan dari perubahan status ini adalah pergeseran orientasi lembaga. Sebagai badan otonom, Bulog nantinya tidak lagi dibebani target untung rugi layaknya sebuah perusahaan korporasi atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Institusi ini akan dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai lembaga non-komersial yang bertugas sebagai penyangga pasokan (buffer stock) dan stabilitator harga pasar.

Dengan menanggalkan fungsi profit, Bulog dapat lebih fokus dalam menjalankan penugasan negara untuk mendukung target swasembada pangan yang dipatok harus tercapai pada tahun 2027.