Demi Kebutuhan Pabrik, DPR Desak ESDM Beri Tambahan Kuota RKAB ke Vale

Baca 10 detik

Komisi XII DPR RI mendukung PT Vale Indonesia mengajukan revisi RKAB 2026 ke Kementerian ESDM.
Vale meminta revisi sebab kuota produksi 2026 hanya disetujui 30 persen dari pengajuan awal.
Kekurangan kuota produksi berpotensi menghambat komitmen proyek pembangunan pabrik HPAL Vale pada 2026.

Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI mendukung upaya PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang akan mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026 ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Vale meminta revisi RKAB karena kuota produksi yang diajukan perusahaan untuk 2026 hanya disetujui 30 persen.

"Komisi XII DPR RI dapat memahami permohonan Dirut PT Vale Indonesia TBK untuk mengajukan revisi RKAB 2026 kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan pabrik, pengolahan, dan komitmen lainnya," demikian bunyi salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Vale di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (19/1/2026).

Rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI dengan Vale di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (19/1/2026). [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut].

Saat rapat berlangsung, Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Bernardus Irmanto menyebut Kementerian ESDM hanya menyetujui 30 persen dari total kuota RKAB 2026 yang diajukan perusahaan.

"Kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30 persen dari apa yang kami minta," kata Bernardus.

Bernardus tidak mengungkap angka pasti kuota produksi yang ditetapkan Kementerian ESDM. Namun menurutnya angka yang ditetapkan tidak mencukupi.

"Kemungkinan besar tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan di atas (sedang dibangun)," ujarnya.

Dia menjelaskan, Vale saat ini tengah menggarap sejumlah proyek pembangunan High-Pressure Acid Leaching atau HPAL bersama sejumlah badan usaha swasta. Salah satunya proyek HPAL Pomalaa di Sulawesi Tenggara yang digarap bersama Huayou dan Ford. Bernardus menyebut pada Agustus 2026 ditargetkan mechanical completion akan dimulai.

"Jadi kami sudah harus memulai kegiatan penambangan di tahun ini, kemudian di bulan Agustus itu paling tidak sudah ada sekitar stockpile untuk masukan tiga bulan. Dan disebutkan kebutuhan tahunan pabrik HPAL Pomalaa dengan kapasitas 120 ribu ton itu adalah 21 juta ton limonit," katanya menjelaskan.

Kemudian ada juga proyek HPAL Morowali di Sulawesi Tengah yang digarap bersama GEM dan EcoPro, dan mechanical completion ditargetkan mechanical completion dimulai pada kuartal IV 2026. Adapun kebutuhannya, sekitar 10,4 juta ton limonit dan 5,5 juta ton saprolit.

Selain itu, terdapat proyek Sorowako Limonite di Sulawesi Selatan. Proyek tersebut digarap lewat joint venture dengan Huayou. Mitra ketiganya masih dalam proses proses asesmen, dan ditargetkan rampung pada pada 2027.

Dalam proyek tersebut akan dibangun fasilitas HPAL di Malili dengan kebutuhan limonit tahunan sekitar 11,5 juta ton untuk kapasitas produksi 60 kiloton.

Mengingat sejumlah kebutuhan tersebut, Vale berharap Kementerian ESDM dapat merevisi RKAB perusahaan untuk 2026 yang telah disepakati.

"Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap partner dan juga komitmen terhadap pemerintahan kami," kata Bernardus.