- Kemenkeu & BI guyur bank ratusan triliun, tapi kredit 2025 cuma tumbuh satu.
- Dana tak otomatis terserap ekonomi riil karena sisi demand usaha belum kuat.
- Pemerintah & BI fokus urai sumbatan usaha agar kredit bisa terserap maksimal.
Suara.com - Meski pemerintah dan Bank Indonesia (BI) "mengguyur" perbankan dengan dana jumbo mencapai ratusan triliun rupiah, pertumbuhan kredit nyatanya belum berlari kencang.
Fenomena ini menjadi sorotan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Deputi Gubernur BI, Solikin M. Juhro, di DPR RI, Jumat (23/1/2026).
Solikin mengungkapkan bahwa penambahan likuiditas saja tidak cukup. Menurutnya, uang primer (M0) hanyalah "embrio" yang tidak akan otomatis menjadi penggerak ekonomi jika sisi permintaan (demand) dari masyarakat dan dunia usaha masih lesu.
"Respons sisi demand saat ini memang tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya. Saat likuiditas digelontorkan, tidak otomatis terserap ke ekonomi riil," jelas Solikin di hadapan Komisi XI.
Informasi saja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menempatkan dana Rp276 triliun di bank-bank Himbara (pelat merah) disisi lain BI telah menyalurkan insentif makroprudensial sebesar Rp397,9 triliun hingga awal Januari 2026. Namun, hasilnya belum sesuai ekspektasi karena pertumbuhan kredit masih tertahan di angka 9,69% (yoy).
Solikin menilai perbankan sudah memiliki rencana penyaluran (pipeline) sendiri, sehingga dana tambahan dari pemerintah tidak bisa langsung diserap jika sektor usaha yang mampu mengabsorpsi modal tersebut belum tersedia.
Untuk memecahkan kebuntuan ini, Solikin menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan sisi penawaran (supply) dan permintaan. Saat ini, fokus Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak lagi hanya menjaga stabilitas, tetapi juga melakukan debottlenecking atau mengurai sumbatan hambatan di dunia usaha agar permintaan kredit kembali bergairah.
