- Pemerintah Indonesia bertekad menjadi pusat halal dunia dengan aktif menyusun standar halal global.
- Komitmen ini ditegaskan pada Simposium Internasional Halal Beyond Compliance di Menara Syariah PIK2.
- Targetnya adalah Indonesia menentukan standar, bukan hanya sebagai pasar, demi percepatan ekonomi syariah.
Suara.com - Pemerintah menargetkan Indonesia mengambil peran strategis sebagai pusat halal dunia dengan terlibat aktif dalam penyusunan standar halal global.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi syariah internasional.
Komitmen itu ditegaskan dalam Simposium Internasional Halal Beyond Compliance: Strategic Pathways to Global Leadership yang digelar di Menara Syariah PIK2.
Forum tersebut menjadi ajang pembahasan arah kebijakan dan kepemimpinan Indonesia dalam standardisasi halal dunia.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, menyebut Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar, melainkan ikut menentukan standar halal di tingkat global.
“Kami sedang menyusun sebuah standar yang benar-benar menjiwai nilai halal secara global,” ujar Haikal dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).
Ia menyampaikan, berbagai standar halal internasional akan diramu dan dikembangkan dengan pendekatan yang berakar dari Indonesia. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan halal dunia.
“Ketika Indonesia menjadi pusat halal dunia atau hub, maka perputaran ekonomi akan berjalan jauh lebih kencang,” ucapnya.
Dari sisi pembangunan ekonomi, Menteri Koperasi Indonesia Ferry Juliantono menilai ekonomi syariah memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan global saat ini.
Baca Juga: LPPOM Sasar Gen Z untuk Memperkuat Proyeksi Industri Halal Masa Depan
“Ekonomi syariah merupakan kerangka pembangunan yang berangkat dari semangat rahmatan lil alamin,” ujar Ferry.
Menurutnya, konsep tersebut tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa tanggung jawab yang lebih luas.
“Tanggung jawab ekonomi tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga terhadap ekologi,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai Menara Syariah PIK2 memiliki posisi strategis dalam memperkuat konsolidasi pemikiran dan praktik ekonomi syariah Indonesia.
“Menara Syariah harus menjadi melting point, tempat berbagai pemikiran dan praktik ekonomi syariah didiskusikan,” kata Dzulfikar.
Ia menilai konsolidasi tersebut akan mendorong Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi syariah global.
