MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?

Suara.com - Panggung pasar modal Indonesia baru saja dihantam badai yang membuat para investor terhenyak. Belum lama kita merayakan euforia IHSG yang menyentuh level psikologis 9.000, kini kita harus menyaksikan kenyataan pahit bernama Trading Halt.

Pada Rabu (28/1/2026), perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa dihentikan sementara setelah indeks terjun bebas hingga 8% ke level 8.261. Ini bukan sekadar koreksi teknis biasa, ini adalah alarm keras bahwa ada sesuatu yang "tak beres" dalam struktur pasar saham RI.

Semua kekacauan ini bermula dari keputusan mengejutkan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Bagi orang awam, nama ini mungkin terdengar asing, namun di dunia investasi, MSCI adalah 'kitab suci'.

Banyak manajer investasi raksasa dunia menggunakan indeks MSCI sebagai acuan (benchmark) untuk mengalokasikan dana triliunan rupiah mereka. Ketika MSCI secara mengejutkan membekukan perlakuan indeks bagi saham-saham Indonesia, pesan yang sampai ke telinga investor global adalah 'Pasar Indonesia sedang tidak aman.'

Free float adalah jumlah saham yang benar-benar beredar di publik dan tersedia untuk diperjualbelikan. MSCI mencium adanya ketidakberesan dalam pelaporan angka ini. Jika saham yang dianggap 'milik publik' ternyata dikuasai oleh segelintir pengendali secara tidak langsung, maka likuiditas pasar hanyalah semu.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkapkan pihak telah melakukan berbagai cara untuk dapat memulihkan kepercayaan penyedia layanan indeks MSCI terkait free float.

"Kami BEI, OJK dan KSEI bukan tidak melakukan sesuatu. Kita lakukan perbaikan terkait free float yang sudah ada," ujar Iman dalam konferensi pers di Gedung BEI, Rabu (28/1/2026).

Iman menegaskan perbaikan tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa langsung memuaskan pihak MSCI sehingga mereka memutuskan untuk membukukan sementara saham-saham RI.

"Mereka (MSCI) kan minta bulan Desember, dan harus diputuskan di tanggal ini, free float yang diminta datanya butuh waktu," jelas Iman.

MSCI juga meragukan kemudahan investor asing dalam keluar-masuk pasar modal Indonesia. Masalah birokrasi, aturan yang tumpang tindih, atau hambatan teknis lainnya membuat pasar modal RI dianggap "sulit ditembus".

Analoginya, jika ingin membeli tiket konser penyelenggara bilang ada 1.000 tiket tersedia untuk umum (free float). Namun, saat mencoba membelinya, ternyata 900 tiket sudah dipesan oleh "orang dalam" dan tidak bisa diperjualbelikan lagi. Alhasil pembeli itu akan merasa tertipu dan pergi meninggalkan konser tersebut. Itulah yang dirasakan investor asing saat ini.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menegaskan setiap emiten wajib membuka informasi terkait pihak-pihak yang berelasi dengan pemilik dan memiliki kepentingan dengan para pengendali.

"(Perusahaan harus) define berapa kepemilikan mayoritas perusahaan terbata (PT) berapa persen, direksi berapa dan underwriternya," ungkap Ivan.

Pihak BEI sendiri menyadari bahwa sorotan MSCI ini adalah tamparan keras bagi kredibilitas pasar modal tanah air. BEI berkomitmen untuk meninjau kembali aturan free float dan memastikan bahwa data yang disajikan ke publik adalah data yang akurat, bukan sekadar angka di atas kertas.

"Kami memandang masukan yang disampaikan MSCI adalah bagian penting dalam upaya berkelanjutan untuk memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia. Kami memahami bahwa pembobotan MSCI memiliki peran strategis bagi pasar keuangan global serta menjadi salah satu referensi utama bagi investor," ujar Corporate Secretary Kautsar Primadi lewat keterangan resmi.