Pemerintah Desak Demutualisasi BEI Disegerakan

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendesak segera dilakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Hal ini agar, perdagangan bursa efek bisa lebih transparan, menyusul dengan terpuruknya kondisi pasar saham dua hari belakang.

Dengan demutualisasi, BEI akan menjadi perusaahaan terbuka (Tbk), dan siapa saja bisa memiliki sahamnya. Selain itu, BEI juga diwajibkan untuk melakukan transparansi dalam setiap kebijakannya.

"Pemerintah menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas bangsa ini juga untuk kredibilitas pasar modal melalui beberapa langkah strategis. Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Pemerintah ingin mempercepat debutualisasi bursa," ujarnya dalam konferensi pes di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Airlangga, demutualisasi bursa sudah berjalan saat ini, dan harus dilakukan pada tahun ini. Ia bilang, upaya ini agar menghindari benturan kepentingan dari direksi dan anggota bursa, serta cegah praktik tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi termasuk dari danantara dan juga agensi lainnya," ucapnya.

Airlangga menegaskan, demutualisasi bursa sebenarnya sah-sah saja, karena sudah tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Langkah debutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahap berikutnya. Kemudian terkait dengan penguatan governance dan keterbukaan publik, pemerintah menjamin perlindungan bagi seluruh investor dengan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi," pungkasnya.