REGIONAL:
- Kemenperin mengakui insentif otomotif tahun ini menambah beban fiskal pemerintah, namun belum ada pembahasan lanjutan dengan Kemenkeu.
- Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menyatakan pembahasan insentif bergantung pada jadwal Kemenkeu karena pertimbangan fiskal.
- Sebelumnya, Menteri Perindustrian bersikeras meminta insentif walau Menteri Koordinator Perekonomian menolaknya.
Suara.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui insentif untuk industri otomotif pada tahun ini akan semakin memberatkan tekanan fiskal yang tengah dihadapi oleh pemerintah.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, yang ditemui di Jakarta, Kamis (29/1/2026) mengungkapkan belum ada pembahasan lanjutan soal insentif untuk industri otomotif dengan Kementerian Keuangan meski surat berisi usulan insentif sudah disampaikan sejak akhir tahun lalu.
Ia mengatakan komunikasi yang terjadi baru sebatas koordinasi internal antarkementerian.
“Update-nya tadi itu saja, bahwa baru ada komunikasi dengan antareselon I Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Keuangan,” kata Febri di Kantor Kemenperin.
Ketika ditanya soal tindak lanjut ke Kementerian Keuangan, Febri mengakui proses tersebut tidak sederhana. Menurutnya, Kemenkeu memiliki banyak pertimbangan di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah.
“Pak Menteri (Perindustrian) di Bandung tadi sudah menyampaikan bahwa ya kan dengan tekanan fiskal yang saat ini, Kemenkeu juga mempertimbangkan banyak hal begitu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembahasan lanjutan sepenuhnya bergantung pada pertemuan antara Kemenperin dan Kemenkeu. Namun hingga kini, belum ada jadwal pasti yang disiapkan.
“Ya itu kan tergantung kepada ya pertemuan antara Kemenperin dengan Kemenkeu,” ujar Febri.
Saat didesak soal rencana waktu pertemuan, Febri menyebut hal tersebut bukan berada di tangan Kemenperin. Ia menyatakan keputusan ada di pihak Kemenkeu.
“Itu kita enggak tahu ya, itu serahkan ke teman-teman Kemenkeu,” katanya.
Febri juga menegaskan tidak ada inisiatif khusus dari Kemenperin untuk mendorong percepatan pembahasan insentif tersebut. Menurutnya, kondisi beban kerja Kemenkeu harus dipahami.
“Oh enggak ada. Pak Menteri tadi sudah bilang, ya kita serahkan itu kepada Kemenkeu,” tuturnya.
Ia menyebut pihaknya memahami tingginya beban kerja yang sedang dihadapi Kemenkeu dalam mengelola kebijakan fiskal nasional.
“Iya. Ya kan kawan-kawan lihat sendiri kan Kemenkeu beban kerjanya juga cukup tinggi saat ini,” pungkasnya.
Sebelumnya Kemenperin cukup ngotot meminta insentif untuk industri otomotif. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri otomotif "terlalu penting" karena keterkaitan ekosistem industri (backward–forward linkage) yang besar terhadap sektor manufaktur.
Agus bahkan secara terbuka bersilang pendapat dengan "bosnya" Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang berada di posisi menolak insentif untuk industri otomotif. Airlangga pada akhir 2025 bilang industri otomotif sudah cukup kuat dan sudah menikmati banyak insentif di beberapa tahun terakhir.
Menanggapi penolakan dari Airlangga itu Agus mengataka pihaknya "menyayangkan" sikap Airlangga tersebut.
"Kemenperin menyayangkan ada penyataan ini. Kemenperin baru memulai merumuskan insentif otomotif tapi sudah ditolak," kata Febrie mewakili Menteri Agus pada November 2025 lalu.
TERPOPULER