Kementerian PKP Bakal Bangun Rusun Delapan Lantai di Solo untuk Anggota Kopassus

Suara.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) setinggi delapan lantai di Kota Solo, Jawa Tengah. Proyek tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada 2026.

Rencana itu disampaikan Menteri PKP, Maruarar Sirait alias Ara, usai bertemu Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Letjen Djon Afriandi di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

Ara mengatakan, pembangunan rusun tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan hunian prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya personel Kopassus yang bertugas di wilayah Solo.

"Kita membicarakan persiapan untuk pembangunan rumah susun bagi prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya Kopassus yang direncanakan di Solo, ya," ucap Ara.

Menurut Ara, koordinasi dengan jajaran Kopassus menjadi langkah awal sebelum proyek pembangunan rusun tersebut direalisasikan. Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen mendukung penyediaan hunian layak bagi prajurit.

Di kesempatan yang sama, Panglima Kopassus Letjen Djon Afriandi memaparkan kondisi kebutuhan perumahan anggota Kopassus di Solo. Ia menyebutkan, saat ini terdapat kekurangan puluhan unit rumah untuk prajurit.

Perbesar

Djon menjelaskan, jumlah kekurangan rumah bagi anggota Kopassus di Solo mencapai 67 unit. Kekurangan itu diharapkan bisa ditutup melalui pembangunan rusunawa delapan lantai yang direncanakan Kementerian PKP.

"Kebutuhan Solo, kita kekurangan 67 rumah. Nanti rencana dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ini kita akan didukung untuk membangun satu tower dengan delapan lantai rumah susun. Dan ini dengan satu tower, sudah terpenuhi 100 persen kebutuhan di Grup 2 Kopassus," jelas Djon saat menemui Ara.

Ia pun mengakui, dukungan pembangunan rusun tersebut akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan hunian prajurit Kopassus di wilayah Solo secara menyeluruh.

Baca Juga: Punya 42 Tower, Meikarta Bakal Jadi Rusun Subsidi Terbesar di Indonesia

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan, pembangunan rusun Kopassus tersebut akan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi years.

Dengan skema tersebut, kata Sri, proses pembangunan tidak akan selesai dalam satu tahun anggaran. Proyek direncanakan dimulai pada 2026 dan ditargetkan rampung pada 2027.

Sri menambahkan, sumber pendanaan pembangunan rusun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dan 2027. Saat ini, Kementerian PKP baru mengantongi alokasi anggaran untuk pembangunan rusun tiga lantai senilai Rp13 miliar.

"Sesuai arahan, kita akan lakukan (pembangunan) multi-years contract. Jadi, 2026 selesai 2027. Nanti kita akan menghitung kebutuhannya, karena tadi ada kebutuhan ruang serbaguna, ruang lain-lain. Jadi, terkait dengan jumlah (anggaran) dan lain-lain nanti kita pastikan kembali," tutur Sri.