- MSCI tangguhkan rating BEI, Presiden minta petinggi pasar modal mundur.
- Indonesia terancam turun ke frontier market akibat empat surat MSCI.
- Hashim tegaskan pengawasan ketat demi jaga kredibilitas di mata investor.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan meradang setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) menangguhkan peringkat Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ketidaktransparanan kepemilikan saham menjadi pemicu utama yang mengancam posisi Indonesia turun kelas menjadi frontier market.
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan kemarahan Presiden bukan tanpa alasan. Surat dari MSCI tersebut telah memicu kepanikan pasar hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh trading halt.
"Morgan Stanley, jatuhnya pasar saham, dan saya tidak tahu apakah kalian mengikutinya, tapi itu menjadi topik hangat minggu lalu, kan? Beberapa orang diminta untuk mengundurkan diri," ujar Hashim di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Hashim membeberkan bahwa MSCI telah melayangkan empat surat resmi kepada pemerintah. Isinya sangat menohok: mempertanyakan transparansi dan kredibilitas pasar modal tanah air.
"Dan ada alasannya. Karena tidak ada transparansi, dan ada ketidaktransparanan, itu dianggap sebagai pasar yang tidak transparan. Rupanya, Morgan Stanley mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia," tuturnya.
Kondisi ini dianggap Prabowo sebagai pukulan telak bagi citra ekonomi nasional. Menurut Hashim, Presiden sangat menggarisbawahi pentingnya kepercayaan investor global. Tanpa transparansi, kredibilitas BEI akan hancur di mata dunia.
Menanggapi situasi genting ini, Hashim menyebut pemerintah telah menerima keluhan langsung dari para investor kakap. Mereka mendesak adanya pembenahan total di tubuh otoritas pasar modal.
"Jadi, delapan investor yang bertemu dengan saya pada hari Senin lalu, mereka meminta saya dan pemerintah untuk menjaga kredibilitas pasar kita," tambah Hashim.
Baca Juga: IHSG Lagi Gacor Ditutup Naik 1,96%, 570 Saham Meroket
Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga kehormatan Republik Indonesia di sektor finansial. Pengawasan ketat akan diberlakukan guna memastikan tidak ada lagi praktik yang merugikan investor.
"Dan itu akan diteliti dengan cermat, dan akan ada banyak pengawasan untuk memastikan bahwa investor (terlindungi)," tandasnya.
