- Rencana impor 105.000 mobil pikap India untuk Koperasi Desa Merah Putih memicu reaksi keras dari DPR dan serikat pekerja.
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta rencana impor ditunda sampai Presiden Prabowo pulang dari kunjungan luar negeri.
- Importasi massal ini dikhawatirkan mengancam stabilitas industri otomotif nasional dan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja.
Suara.com - Rencana besar pemerintah untuk mendatangkan 105.000 mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih, kini tengah berada di ujung tanduk.
Kebijakan impor massal tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, mulai dari parlemen hingga kelompok relawan dan serikat pekerja.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara tegas meminta agar rencana tersebut ditunda demi menjaga stabilitas industri otomotif dalam negeri.
"Tunggu Presiden Prabowo pulang dari luar negeri," kata Dasco.
Langkah berani Dasco ini mendapat apresiasi tinggi dari Relawan Jokowi for Prabowo Gibran (ReJO Prabowo Gibran).
Mereka menilai intervensi pimpinan DPR tersebut adalah bentuk keberpihakan nyata terhadap kedaulatan ekonomi nasional di tengah ancaman kelesuan pasar otomotif domestik.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depimnas) ReJO Prabowo Gibran, Darmizal, memberikan pujian terbuka atas sikap responsif Sufmi Dasco.
Menurutnya, mengimpor kendaraan dalam jumlah fantastis saat industri lokal sedang berjuang adalah langkah yang berisiko tinggi bagi ekosistem manufaktur nasional.
"Kami memuji ketangkasan dan gerak cepat Prof Dasco tentang isu ini. Dia tajam bagai samurai, tapi tetap bijak melihat jauh ke depan demi menyelamatkan industri otomotif nasional dan kepentingan strategis Indonesia," kata Darmizal, Selasa (24/2/2026).
Baca Juga: Bos Agrinas Pangan Pastikan Belum Ada Keputusan Tunda Impor Pikap dari India
Darmizal menambahkan, setiap kebijakan impor berskala besar harus melewati kajian komprehensif, mencakup neraca perdagangan hingga layanan purna jual.
Ia menekankan, Indonesia telah menjadi basis produksi otomotif regional selama dua dekade terakhir, sehingga sangat ironis jika pemerintah justru berpaling ke produk luar negeri untuk kebutuhan domestik yang masif.
Menanti Komando Presiden
Dasco sendiri menjelaskan, usulan penundaan ini berkaitan erat dengan posisi Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat dan Turki.
Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco ingin memastikan bahwa kebijakan strategis seperti ini diputuskan langsung oleh Presiden setelah melakukan kalkulasi mendalam.
Dasco meyakini bahwa sekembalinya ke Tanah Air, Presiden Prabowo akan meninjau ulang rencana tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan produsen otomotif dalam negeri.
"Tentunya presiden sesudah pulang, akan membahas detail kebijakan itu. Tentu presiden akan meminta mendapat serta memperhitungkan kesiapan perusahaan dalam negeri," kata Dasco.
Ancaman PHK dan Kritik Tajam dari Serikat Pekerja
Rencana impor yang dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nasional ini mencakup 35.000 unit mobil pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra, serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Angka yang sangat besar ini memicu kemarahan dari sektor buruh.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, melontarkan kritik pedas. Ia menilai rencana impor ini tidak memiliki dasar moral yang kuat, mengingat Indonesia adalah eksportir mobil ke lebih dari 80 negara.
"Rencana impor ini tak mempunyai legitimasi moral, profesional, maupun sejarah, kecuali hanya ingin meraup uang rente," kritik Jumhur.
Jumhur menyoroti ironi di mana merek-merek seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi telah mengekspor jutaan unit dari pabrik di Indonesia, namun pemerintah justru berencana mengimpor dari India.
Terlebih lagi, industri otomotif nasional saat ini sedang dihantam gelombang efisiensi dan pengurangan jam kerja.
“Buruh sektor otomotif pasti marah. Sebab, ini sama saja membuka jalan PHK massal untuk mereka," kata Jumhur.
