- Tionghoa Indonesia wajib utamakan identitas nasional di tengah arus budaya asing.
- Identitas Tionghoa RI adalah pilihan politik dan budaya yang khas Indonesia.
- Generasi muda diminta tidak menjiplak budaya luar demi menjaga jati diri bangsa.
Suara.com - Di tengah derasnya arus globalisasi dan dominasi kekuatan ekonomi baru dari daratan Tiongkok, masyarakat Tionghoa di Indonesia diingatkan untuk tetap teguh memegang identitas keindonesiaan. Bukan sekadar soal budaya, pilihan ini merupakan komitmen politik yang krusial dalam menjaga kedaulatan bangsa.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi menyambut Imlek bertajuk “Imlek 2026: Ketionghoaan dalam Bingkai Budaya Indonesia” yang digelar secara kolaboratif oleh Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina), Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), dan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta.
Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto, menekankan bahwa Tionghoa Indonesia memiliki keunikan yang tidak bisa disamakan dengan masyarakat di daratan Tiongkok maupun negara Asia Tenggara lainnya.
"Tionghoa di luar Tiongkok memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Tionghoa Indonesia perlu memosisikan diri sebagai Indonesia dalam hubungan dengan pihak luar," ujar Johanes mengutip pakar Singapura, Prof. Wang Gungwu.
Senada dengan itu, perwakilan IPTI, Septeven Huang, memberikan pesan menohok bagi generasi muda. Ia meminta agar kaum muda Tionghoa tidak terjebak dalam krisis identitas dengan menjiplak mentah-mentah budaya asing, baik itu Barat, Korea, maupun Tiongkok daratan.
"Jangan larut dalam krisis identitas. Hindari menjiplak langsung kebudayaan Tiongkok tanpa memahami padanannya dalam kebudayaan Tionghoa yang berbingkai keindonesiaan. Kami Tionghoa, dan kami Indonesia," tegas alumni Hukum UI tersebut.
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Thung Julan, menyoroti bahwa identitas nasional adalah sebuah keputusan politik. Di tengah kompleksitas sejarah—mulai dari kelompok peranakan yang berbaur sejak zaman Banten hingga kelompok "totok"—pilihan untuk menjadi Indonesia adalah harga mati.
"Dalam hubungan dengan Tiongkok, etnis Tionghoa harus memandang posisinya sebagai warga negara Indonesia, alih-alih sebagai bagian dari Tiongkok," kata Julan.
Menariknya, Direktur Gentala Institute, Christine Susanna Tjhin, membedah fenomena ini dari sudut pandang sosiopolitik yang lebih luas. Ia menjelaskan perbedaan status antara Huayi/Huaren (bukan warga negara Tiongkok) dan Huaqiao (pemegang paspor Tiongkok).
Baca Juga: Gandeng BDO, Kawasan Rebana Disiapkan Jadi Magnet Investasi Global Berbasis ESG
Di era ekonomi saat ini, tantangan baru muncul seiring masifnya investasi Tiongkok ke Indonesia. Christine mencatat munculnya kategori "pendatang baru" yang baru, yakni para ekspatriat atau migran yang hadir seiring dengan proyek-proyek investasi luar negeri.
"Muncul kategori baru yang bersifat sangat kompleks. Relevansi dualisme antara 'totok' dan 'peranakan' yang dulu dikenal, kini perlu dipertanyakan kembali efektivitasnya dalam memetakan identitas saat ini," papar Christine.
Sekretaris Aspertina, Budiman Tanah Djaya, melihat fenomena istilah Chindo (Chinese Indonesia) di media sosial sebagai upaya generasi muda memaknai identitas secara lebih cair dan progresif. Namun, ia mengingatkan agar sejarah pahit masa lalu tetap diingat sebagai fondasi.
"Generasi tua harus menjadi pengarah agar anak cucu tidak melupakan sejarah pahit sebagai konteks penting dalam membangun identitas Tionghoa dalam bingkai Keindonesiaan," tutup Budiman.
Acara yang dipandu oleh dosen Hubungan Internasional President University, Muhammad Farid, ini menjadi pengingat penting: bahwa di tengah persaingan ekonomi global, nasionalisme tetap menjadi kompas utama bagi seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Tionghoa Indonesia.
