Nestapa Kelas Menengah Jelang Lebaran: Dompet 'Layu' Sebelum Hari Raya

Suara.com - Dua pekan menjelang Idulfitri, suasana di kediaman Wahyu (35) di kawasan Pela Mampang, Jakarta, tampak kontras dengan keriuhan persiapan hari raya pada umumnya. Alih-alih mengalkulasi Tunjangan Hari Raya (THR) atau merencanakan pembelian sandang baru, mantan buruh pabrik di Karawang ini justru terpaku pada gawai. Ia menanti denting pesanan dari aplikasi transportasi daring demi menyambung hidup.

Wahyu adalah representasi dari 88.519 pekerja yang terhempas badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun 2025. Baginya, dan ribuan kelas menengah lainnya, Lebaran tahun ini terasa hambar. Fenomena ini bukan sekadar narasi nestapa individu, melainkan sinyalemen merah bagi mesin pertumbuhan ekonomi domestik.

Eksodus Kelas Menengah ke Jurang Kemiskinan

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat angka PHK periode Januari-Desember 2025 merupakan angka yang masif. Jawa Barat menjadi episentrum dengan kontribusi 18.815 kasus (21,26%). Dampaknya bersifat instan: daya beli masyarakat, terutama lapis menengah dan bawah, merosot tajam.

Kondisi ini divalidasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa kelas menengah Indonesia kini berada di titik nadir. Mereka terjebak dalam anomali: tidak cukup miskin untuk memenuhi kualifikasi penerima bantuan sosial (bansos), namun tidak cukup tangguh untuk berdiri mandiri di tengah guncangan.

"Tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pasar kerja terus menggerus daya tahan kelas menengah kita," ujar Muhaimin di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Ia memperingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang presisi, kelompok rentan ini akan dengan mudah terperosok ke jurang kemiskinan.

Antara Optimisme Makro dan Realitas Mikro

Di tengah awan mendung ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menyuarakan optimisme. Berpijak pada pertumbuhan base money (uang inti) di atas 10%, ia memproyeksikan ekonomi nasional mampu menembus angka 6% tahun ini. "Masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan masa depan," tegasnya dalam sebuah kesempatan medio Februari lalu.

Namun, data dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memberikan perspektif yang lebih konservatif. Konsumsi rumah tangga dilaporkan lesu akibat ketersediaan lapangan kerja yang "tengkurap". Sejak Mei 2025, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja menetap di zona pesimisme (di bawah level 100), terutama menghantui lulusan SMA dan Diploma—kelompok tulang punggung sektor manufaktur dan ritel.

Baca Juga: Kapan Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 dan Arus Balik? Hindari Tanggal Ini Agar Bebas Macet

Bayang-bayang Fenomena "Rojali" dan "Rohana"

Lesunya daya beli melahirkan gejala sosial unik di pusat perbelanjaan pada tahun lalu sebutan "Rojali" (Rombongan Jarang Beli) dan "Rohana" memadati mal sekadar untuk menikmati pendingin ruangan dan suasana, tanpa melakukan transaksi.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menilai fenomena ini relevan dengan tekanan ekonomi pada kelas rentan. Mal kini beralih fungsi menjadi sarana rekreasi murah guna melepas penat dari impitan ekonomi.

Ujian Ketahanan Domestik

Meski diprediksi terdapat perputaran uang sebesar Rp190 triliun selama Ramadan dan Idulfitri, timbul pertanyaan krusial: ke mana likuiditas tersebut mengalir?

Tanpa strategi penguatan konsumsi yang tepat, aliran dana triliunan rupiah tersebut dikhawatirkan hanya akan menguap pada korporasi besar seperti maskapai penerbangan dan platform online travel agent.

Sementara itu, sektor UMKM di pelosok serta pedagang pasar tradisional terancam hanya memungut remah-remah ekonomi karena daya beli masyarakat lokal yang telah layu sebelum hari raya tiba.

Lebaran 2026 menjadi ujian krusial bagi ketahanan rumah tangga Indonesia. Meskipun mobilitas diproyeksikan mencapai 143,9 juta orang, kualitas belanja masyarakat tetap menjadi catatan kritis.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan faktor yang akan menambah tekanan terhadap daya beli konsumen pada tahun ini karena kurangnya lapangan kerja formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan ke daya beli masyarakat.

“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” kata Bhima Yudhistira.

Selain itu, ia mengatakan harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli. Ia menjelaskan kendati produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat, ia menyatakan pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan. Hal itu akan berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif.