Purbaya Wajibkan Bank BCA-BNI dkk Setor Data Transaksi Kartu Kredit ke DJP, Ini 27 Daftarnya

Kamis, 05 Maret 2026 | 20:32 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Dok. Kemenkeu]

Menteri Keuangan memperluas kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit oleh bank kepada DJP melalui PMK Nomor 8 Tahun 2026.
PMK tersebut merinci jenis data transaksi dari penerbit (issuer) dan akuisisi (acquirer) kartu kredit yang wajib dilaporkan.
Sebanyak 27 lembaga keuangan harus menyampaikan laporan data transaksi secara daring paling lambat pada bulan Maret 2027.

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperluas cakupan kewajiban pelaporan data oleh lembaga jasa keuangan, khususnya bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit, ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

"Untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan kejelasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dan kegiatan penghimpunan data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara," demikian bunyi beleid Menimbang PMK 8/2026, dikutip Kamis (5/3/2026).

Dalam lampiran PMK itu, DJP merincikan institusi yang wajib menyampaikan data penerimaan merchant dari transaksi kartu kredit, baik dari sisi penerbit (issuer) maupun dari sisi pengakuisisi (acquirer).

Untuk issuer, data yang dilaporkan ke DJP meliputi Nama Bank/Lembaga, Nama Merchant, Tahun settlement transaksi, Total transkasi settlement, dan Total transaksi batal.

Sedangkan untuk acquirer, data itu mencakup Nama Bank/Lembaga, ID Merchant, Nama Merchant, Jenis Identitas Merchant, Nomor Identitas Merchant, Nama Merchant sesuai identitas, Alamat lengkap Merchant sesuai identitas, Tahun settlement transaksi, Total transkasi settlement, dan Total transaksi batal.

Berikut daftar 27 bank dan lembaga yang wajib setor data transaksi kartu kredit ke DJP: