- Menteri PKP meninjau lahan seluas 45,06 hektare milik Komdigi dan RRI di Depok untuk pembangunan rusun MBR.
- Proyek ini menawarkan skema pembiayaan FLPP dengan DP 1% dan cicilan Rp1,5 juta untuk menjawab *backlog* 170 ribu.
- Lokasi rusun sangat strategis, dekat Stasiun Depok Baru dan Terminal Margonda, serta dikelilingi fasilitas publik.
Suara.com - Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis kebutuhan hunian di wilayah perkotaan, khususnya di Kota Depok, Jawa Barat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, baru saja meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang akan didirikan di atas lahan milik negara.
Proyek pembangunan rusun ini akan memanfaatkan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Radio Republik Indonesia (RRI) dengan total luas mencapai 45,06 hektare.
Secara rinci, lokasi tersebut terdiri dari:
- Lahan Komdigi: Total 30,086 hektare, dengan 24,707 hektare di antaranya masih berupa lahan kosong.
- Lahan RRI: Total 14,97 hektare, dengan 9,62 hektare yang belum terbangun.
Saat ini, area tersebut diketahui telah ditempati oleh sekitar 218 kepala keluarga (KK). Menteri Maruarar menegaskan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan agar pembangunan hunian vertikal dapat segera dipercepat guna menjawab kepadatan penduduk yang kian meningkat di Depok.
Kawasan yang dipilih memiliki tingkat aksesibilitas yang sangat mumpuni bagi para pekerja. Lokasinya hanya berjarak sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda.
Selain kemudahan transportasi, area ini juga dikelilingi fasilitas publik yang lengkap, mulai dari pusat kesehatan, pasar tradisional, rumah ibadah, hingga sekolah mulai tingkat SD hingga SMA.
Pemerintah menyadari bahwa tantangan utama MBR adalah daya beli. Oleh karena itu, Maruarar menyiapkan skema pembiayaan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sangat kompetitif bagi pekerja dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) sekitar Rp5 juta.
Adapun kemudahan yang ditawarkan meliputi:
Tenor: Hingga 30 tahun.
Uang Muka (DP): Hanya sekitar 1 persen.
Cicilan: Terjangkau di angka Rp1,5 juta per bulan.
Subsidi Tambahan: Pemerintah sedang mengupayakan tarif khusus untuk layanan listrik dan air bagi penghuni rusun agar biaya hidup tetap rendah.
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyambut baik rencana ini. Menurut data terbaru, terdapat sekitar 170 ribu warga Depok yang hingga saat ini belum memiliki rumah sendiri (backlog).
"Pemerintah Kota Depok siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini, termasuk dalam percepatan proses perizinan agar proyek ini bisa segera direalisasikan untuk kepentingan masyarakat luas," ujar Chandra.
TERPOPULER
