Sentuh Rp16.949 per Dolar AS, Rupiah Berpotensi Tertekan jika Konflik Timur Tengah Berlanjut

Suara.com - Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai nilai tukar rupiah masih berpotensi berada di level lemah seperti saat ini, bahkan bisa mengalami pelemahan lebih lanjut apabila konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut.

Menurutnya, dinamika politik di Iran justru menambah ketidakpastian di pasar global. Proses pergantian kepemimpinan yang berlangsung di tengah situasi perang dinilai membuat kondisi politik domestik Iran semakin kompleks.

Selain itu, elite politik di negara tersebut disebut sedang mengalami perpecahan, sementara sosok yang menguat dalam suksesi kepemimpinan adalah Mojtaba Khamenei yang dikenal dekat dengan Garda Revolusi Iran dan dipandang memiliki sikap lebih keras.

“Dalam keadaan seperti ini, pasar cenderung mempertahankan permintaan dolar AS dan mengurangi penempatan dana di negara berkembang, sehingga rupiah sulit pulih cepat,” kata Josua.

Rupiah Sempat Mendekati Rp17.000 per Dolar AS

Pada perdagangan Senin, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp16.949 per dolar AS. Pergerakan tersebut terjadi bersamaan dengan lonjakan harga minyak dunia yang menembus angka 100 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan eksternal terhadap mata uang negara berkembang masih cukup kuat, terutama akibat meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Josua menilai langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh ini cukup penting untuk meredam gejolak pasar agar pelemahan rupiah tidak terjadi secara tidak terkendali.

Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut belum tentu mampu membalikkan arah pergerakan rupiah selama faktor utama tekanan masih berasal dari konflik geopolitik, lonjakan harga minyak, serta arus modal global.

Sebelumnya, Bank Indonesia pada Februari lalu memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen dengan fokus utama menjaga stabilitas nilai tukar. Selain itu, bank sentral juga memperkuat intervensi baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri.

“Artinya, kebijakan Bank Indonesia saat ini lebih tepat dibaca sebagai upaya meredam kepanikan dan smoothing pergerakannya, bukan menjamin rupiah segera kembali menguat,” katanya.

Cadangan Devisa Masih Jadi Bantalan

Dari sisi fundamental, Josua menilai Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas pasar melalui cadangan devisa.

Hingga akhir Februari 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan impor selama sekitar 6,1 bulan.

“Namun penggunaan cadangan devisa perlu tetap terukur, karena fungsinya adalah meredam gejolak dan menjaga kelancaran kebutuhan valuta asing, bukan mempertahankan satu tingkat kurs tertentu terus-menerus ketika tekanan eksternal masih besar,” ujar Josua.

Ia menambahkan bahwa cadangan devisa Indonesia masih tergolong kuat, tetapi efektivitasnya akan jauh lebih besar apabila ketegangan geopolitik global mulai mereda.

Harga Minyak Berpotensi Tetap Tinggi

Selain nilai tukar, Josua juga menyoroti potensi lonjakan harga minyak dunia. Ia menilai harga minyak kemungkinan akan tetap tinggi selama gangguan di Selat Hormuz dan serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Timur Tengah belum mereda.

Dalam kondisi tersebut, harga minyak berpotensi bertahan di atas 100 dolar AS per barel dan tetap bergerak sangat fluktuatif. Bahkan pasar sempat menguji kisaran harga hingga 120 dolar AS per barel.

Menurutnya, dampak konflik ini bisa berlangsung cukup lama karena pemulihan distribusi dan produksi energi tidak dapat dilakukan secara cepat.

Bagi Indonesia, dampak terhadap inflasi dalam jangka pendek kemungkinan masih relatif tertahan karena pemerintah berencana menambah subsidi energi serta belum akan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi setidaknya hingga periode Lebaran.

Namun jika konflik berlangsung lama, tekanan biaya pada sektor transportasi, logistik, pangan, serta barang impor berpotensi meningkat.

“Namun bila konflik berkepanjangan, tekanan akhirnya akan merambat ke biaya angkutan, logistik, pangan, dan barang impor, sehingga daya beli rumah tangga melemah dan tekanan harga domestik meningkat. Risiko ini perlu diwaspadai karena inflasi Februari 2026 sudah tercatat 4,76 persen,” kata Josua.

(Antara)