- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen PDB per 31 Maret 2026.
- Pemerintah sengaja mempercepat belanja negara di awal tahun agar distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun 2026 mendatang.
- Kementerian Keuangan akan terus memonitor realisasi belanja kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi serta mengendalikan penggunaan anggaran negara.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal tingginya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tembus Rp 240,1 triliun per 31 Maret 2026, atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menkeu Purbaya menyatakan kalau defisit APBN sengaja dibuat besar di awal tahun karena Belanja Pemerintah memang dipercepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Saya ingin menciptakan di mana Belanja Pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun sehingga dampak ekonominya tidak optimal," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Purbaya tak menampik kalau Badan Gizi Nasional (BGN) adalah pihak paling disorot karena melakukan belanja paling besar, meskipun ia mengklaim Kementerian dan Lembaga (K/L) lain melakukan hal serupa.
"Yang mana yang paling besar, ya Anda tahu, ada beberapa. Sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar," lanjut dia.
Kendati begitu ia memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memonitor semua pengeluaran K/L. Bahkan Purbaya mengancam tak mencairkan dana apabila belanja tak optimal.
Bendahara Negara juga baru mengetahui Kemenkeu bisa melakukan hal tersebut, yang sudah dilakukan pada 2025 lalu. Ini dilakukan agar Belanja Pemerintah lebih terkontrol.
"Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan melihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran, kan pasti ada tuh, nanti kita kasih peringatan ke Kementerian Lembaga terkait. Dan kalau akan akan diteruskan, kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini enggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya, da sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin, sehingga belanja lebih terkontrol," tegasnya.
Berdasarkan alokasi APBN 2026, BGN mendapatkan anggaran sebesar Rp 268 triliun. Sebanyak 93 persen dari total alokasi APBN sebesar Rp 268 triliun yang dikelola BGN, dialokasikan untuk Bantuan Pemerintah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan penerimaan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 574,9 triliun. Rincinya yakni dari Penerimaan Perpajakan Rp462,7 triliun (terdiri dari Pajak Rp394,8 triliun serta Kepabeanan dan Cukai Rp67,9 triliun), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp112,1 triliun, dan Penerimaan Hibah Rp100 miliar.
Sementara itu Belanja Negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp 815 triliun atau meningkat 31,4 persen secara tahunan alias year on year (yoy). Angka ini meliputi Belanja Pemerintah Pusat Rp 610,3 triliun (terbagi atas belanja Kementerian/Lembaga Rp281,2 triliun dan belanja non K/L Rp329,1 triliun).dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 204 triliun.
Buntut besarnya belanja negara ketimbang penerimaan negara, maka Purbaya mengumumkan defisit APBN mencapai Rp 240,1 triliun per 31 Maret 2026, atau 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
TERPOPULER
