- Kepala BGN bertemu pimpinan Banggar DPR RI pada Senin, 6 April 2026, untuk membahas progres program Makan Bergizi Gratis.
- Badan Gizi Nasional berhasil membentuk lebih dari 26.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh wilayah Indonesia saat ini.
- BGN berkomitmen melakukan penajaman anggaran sebesar Rp20 triliun serta menindak tegas layanan yang tidak memenuhi standar operasional prosedur.
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mendatangi Gedung DPR RI untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Senin (6/4/2026).
Pertemuan ini dilakukan guna mendalami progres pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta membahas sensitivitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan forum berbagi informasi untuk memantau sejauh mana program prioritas pemerintah tersebut berjalan di lapangan.
"Nggak bukan rapat tertutup, tadi itu kami bertemu dengan pimpinan Banggar. Forum sharing information dengan kepala BGN dan wakilnya. Yang dibahas kami ingin tahu sejauh mana pelaksanaan program MBG," kata Said usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Dadan memaparkan perkembangan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini telah mencapai puluhan ribu titik di seluruh Indonesia.
"Kepala BGN tentu menjelaskan kepada kami panjang lebar dan kami memberikan apresiasi bahwa sampai saat ini sudah ada 26.000 lebih SPPG," ujar Said.
Meski memberikan apresiasi, Said tidak menampik adanya berbagai kendala dalam realisasi program MBG.
Ia menekankan pentingnya komitmen BGN dalam menegakkan tata kelola agar program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).
"Nah, memang harus diakui bahwa di dalam realisasinya ada kendala-kendala sebagaimana kita tahu semua. Dan Kepala BGN punya komitmen untuk menyelesaikan pada aspek-aspek penegakan tata kelolanya," tutur Said.
Said mengungkapkan, ketegasan dalam pengawasan sudah mulai terlihat dengan adanya penangguhan hingga pencabutan izin bagi sejumlah titik layanan yang dianggap tidak memenuhi standar.
"Bahkan Kepala BGN menyampaikan ada banyak titik koordinat yang dicabut kembali, kemudian ada yang di-suspend karena tidak melaksanakan SOP sebagaimana mestinya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Said menyinggung soal kondisi fiskal Indonesia yang saat ini sedang menghadapi tekanan akibat konflik di Timur Tengah.
Ia mendorong adanya koordinasi erat antara lembaga pemerintah dan Banggar untuk melakukan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran.
"Sama, kami memang dalam kondisi sebagaimana minggu lalu saya bahwa kita harus punya sensitivitas yang sama, berbagai tekanan fiskal kita, ayo bareng sharing. Lakukan penajaman prioritas dan Alhamdulillah dari BGN juga memberikan sumbangsih yang nyata bisa melakukan penajaman sampai Rp 20 triliun. Itu saja," pungkasnya.
TERPOPULER
