- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pengadaan motor listrik program MBG terjadi akibat adanya miskomunikasi internal di Kemenkeu.
- Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi realisasi pengadaan sebanyak 21.801 unit motor listrik untuk operasional tahun anggaran 2025 lalu.
- Pemerintah memastikan tidak akan menyetujui anggaran pengadaan motor listrik baru untuk mendukung program MBG pada tahun 2026 mendatang.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kalau pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi karena adanya miskomunikasi dengan anak buahnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menkeu Purbaya menyebut kalau pengadaan anggaran motor MBG itu sebenarnya sudah diajukan tahun lalu, namun sudah ditolak. Namun kenyataannya sebagian pengajuan sudah diloloskan.
"Tahun lalu itu ada miskomunikasi kali dari anak buah saya ke saya. Seingat saya, saya tanya sudah ditolak. Tapi ternyata sebagian sudah sempat lolos," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Bendahara Negara lalu berasumsi kalau pengadaan motor listrik kemungkinan terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 lalu, menggantikan Sri Mulyani.
"Mungkin juga sudah diajukan sebelum saya jadi menteri, kan sudah lama itu. Jadi saya enggak tahu," lanjutnya.
Purbaya lalu memastikan bahwa Kemenkeu tidak akan menyetujui anggaran pengadaan motor listrik untuk MBG di tahun 2026 ini.

"Tapi ya nanti kita lihat lagi deh ke depan, tapi yang jelas ke depan enggak ada lagi," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana meluruskan simpang siur informasi di media sosial. Dadan membenarkan adanya pengadaan motor listrik tersebut sebagai bagian dari anggaran tahun 2025 untuk menunjang operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, Dadan membantah angka 70.000 unit yang beredar di masyarakat. Ia menyebut angka tersebut hoaks.
"Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," jelas Dadan. Saat ini, belasan ribu motor tersebut masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum didistribusikan ke lapangan.