Harga Bahan Baku Melonjak, Pelaku Usaha Ritel Minta Impor Dipermudah

Suara.com - Pelaku usaha ritel meminta pemerintah mempermudah perizinan impor di tengah kenaikan harga bahan baku yang mulai dirasakan dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan barang sekaligus menahan tekanan harga di pasar domestik.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budiharjo Iduansjah mengatakan, kenaikan harga bahan baku sudah terjadi dan berdampak pada berbagai produk, terutama yang berbasis plastik.

"Ya, saat ini kami di ritel sudah terima kenaikan harga dari supplier. Jadi dari dua minggu lalu, atau minggu lalu juga udah masuk, dalam proses kami menegosiasi harga, harga lama. Tapi kalau nggak bisa ya kami nego harganya naik bertahap," ujar Budiharjo di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia menyebut kenaikan tersebut berdampak pada harga jual produk di tingkat ritel, meski sebagian pelaku usaha masih berupaya menahan kenaikan melalui negosiasi dengan pemasok.

Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi kendala dalam impor barang jadi yang tidak diproduksi di dalam negeri. Kondisi ini dinilai memperberat tekanan di sektor ritel.

"Kalau ritel sih masih yang kesulitan kami impor ya. Justru dengan kondisi bahan baku ini, harusnya kemudahan impor untuk barang jadi yang tidak diproduksi di Indonesia harus cepatnya diberikan kemudahan oleh kementerian terkait," jelasnya.

Budi menilai, kemudahan impor diperlukan untuk menjaga pasokan barang di dalam negeri, terutama untuk produk tertentu yang memiliki segmen pasar tersendiri.

"Ya misalnya kami ada tekstil yang branded ya. Uh itu kan nggak mungkin mematikan UMKM. Misalnya kalau barang-barang di mal tuh kan ada tas mahal, nah itu daripada situasinya semua apa kurang, ya yang memang masih kelas menengah atas mau daripada belanja ke Malaysia, ya mendingan dia belanja di Indonesia kan," ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga dapat membantu menjaga konsumsi domestik agar tidak bergeser ke luar negeri.

"Pesawat juga naik, nanti ya mendingan ditahan belanja di Indonesia, impornya dipermudah, dipercepat, diperbanyak kalau perlu supaya orang nggak belanja ke luar negeri bahkan orang luar negeri belanja di Indonesia," kata Budiharjo.

Ia menambahkan, pelaku usaha tetap siap memenuhi kewajiban perpajakan jika kemudahan impor diterapkan. Dengan demikian, negara juga akan tetap mendapat pemasukan dari barang kiriman luar negeri.

"Iya itu kan kemudahan, ya. Jadi orang mau bayar pajak kok, kita bayar pajak kok, kasih kemudahan. Setor negara uang. Itu kita bayar kok pajaknya," lanjutnya.

Selain itu, pelaku usaha juga mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha secara umum, termasuk tidak menambah regulasi baru yang dinilai berpotensi menghambat aktivitas bisnis di tengah kesulitan yang muncul imbas memanasnya situasi geopolitik.

"Jadi jangan dipersulit lagi, jangan bikin izin-izin peraturan lagi. Nggak usah bikin peraturan apa-apa dulu sekarang. Kasih kemudahan berusaha dulu, ya," pungkasnya.