Pengusaha Warteg Khawatir Gas LPG 3Kg Langka

Suara.com - Pengusaha warung tegal atau warteg mulai merasakan kekhawatiran akan adanya potensi kelangkaan LPG 3kg atau gas melon yang disubsidi pemerintah. Lonjakan harga LPG non-subsidi 12 kilogram dinilai memicu peralihan penggunaan yang berisiko mengganggu ketersediaan di lapangan.

Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara), Mukroni, mengingatkan kondisi tersebut bisa berdampak langsung pada pelaku usaha kecil.

“Kalau banyak yang beralih ke gas 3 kg, stok bisa cepat habis dan ini berisiko bagi pelaku usaha kecil,” kata Mukroni kepada Suara.com, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, harga LPG 12 kg yang kini mencapai sekitar Rp228.000 per tabung membuat sebagian pengguna memilih beralih ke LPG subsidi yang jauh lebih murah.

“Pengguna gas non-subsidi cenderung beralih ke gas 3 kg untuk berhemat,” ujarnya.

Menurut Mukroni, peralihan ini berpotensi membuat distribusi gas melon tidak lagi tepat sasaran. Padahal, LPG 3 kg selama ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro seperti warteg.

Jika migrasi penggunaan terjadi secara masif, stok di pangkalan berisiko cepat habis. Kondisi tersebut akan menyulitkan pengusaha warteg kecil yang bergantung penuh pada gas subsidi untuk operasional harian.

“Pada akhirnya yang kesulitan justru usaha kecil yang memang bergantung penuh pada gas subsidi,” ucap dia.

Di sisi lain, harga LPG 3 kg saat ini masih relatif stabil di kisaran Rp19.000 hingga Rp22.000 per tabung. Selisih harga yang cukup lebar dibandingkan LPG 12 kg menjadi pemicu utama potensi lonjakan permintaan.

Mukroni menilai, situasi ini bisa menimbulkan efek berantai terhadap usaha kecil. Tidak hanya soal ketersediaan gas, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas biaya produksi.

“Kenaikan gas ini bukan satu-satunya faktor, biasanya akan diikuti kenaikan biaya lain seperti logistik dan bahan pangan,” katanya.

Mukroni pun berharap pemerintah dapat memastikan distribusi LPG 3 kg tetap tepat sasaran agar tidak terjadi kelangkaan yang merugikan masyarakat kecil.

Selain itu, ia juga mendorong adanya langkah antisipatif untuk meredam dampak lanjutan dari kenaikan harga LPG non-subsidi terhadap sektor usaha mikro.