RUU PPRT Disahkan Hari Ini, Dasco: Kado Hari Kartini, PRT Berhak Dapat BPJS

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akan disahkan dalam sidang paripurna Selasa (21/4/2026) hari ini, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini.

Kepastian itu didapat setelah DPR dan pemerintah sama-sama menyetujui hal tersebut dalam rapat Badan Legislasi (Baleg), Senin (20/4) malam.

Keputusan krusial ini menandai berakhirnya penantian panjang selama puluhan tahun bagi para pekerja domestik, untuk mendapatkan payung hukum yang jelas.

Rapat baleg tersebut dipimpin langsung oleh Dasco, didampingi Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, serta Wakil Ketua Baleg Ahmad Iman Sukri.

Pihak pemerintah hadir dengan formasi lengkap, diwakili oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Kehadiran para petinggi kementerian ini menunjukkan keseriusan eksekutif dalam mengawal regulasi yang akan mengatur jutaan pekerja di sektor domestik tersebut.

Pada momen itu, seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju tanpa terkecuali. Pandangan mini fraksi yang dibacakan satu per satu, menunjukkan keselarasan pandangan bahwa perlindungan terhadap PRT adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.

Tidak ada satu pun fraksi yang menyatakan penolakan atau keberatan terhadap draf final RUU tersebut.

Setelah mendengarkan seluruh pandangan fraksi, Dasco menanyakan kesepakatan final kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

Suasana rapat sempat hening sejenak sebelum suara setuju menggema di ruang sidang.

"Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU PPRT bisa diproses lebih lanjut sesuai proses perundang-undangan? Bisa disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," secara serempak oleh peserta rapat.

Dasco kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan tingkat I.

"Baik, RUU PPRT akan diagendakan dalam sidang paripurna, Insya Allah, Selasa besok."

Terobosan 12 Materi Strategis dalam RUU PPRT

Proses pembahasan RUU ini tergolong sangat intensif. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara formal pada hari yang sama.

Tim Panitia Kerja (Panja), tim perumus, hingga tim sinkronisasi bekerja maraton menyelesaikan pembahasan hingga masuk ke rapat pleno. Hasilnya, RUU PPRT kini terdiri dari 12 bab yang memuat 37 Pasal strategis.

Berikut adalah 12 materi strategis yang akan menjadi landasan baru hubungan kerja PRT dan pemberi kerja:

Pertama, mengenai pengaturan perlindungan pekerja yang berasaskan kekeluargaan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Poin ini memastikan bahwa hubungan kerja tetap harmonis namun memiliki dasar hukum yang kuat.

Kedua, perekrutan PRT (pekerja rumah tangga) dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pemberi kerja namun tetap dalam koridor aturan yang jelas.

Ketiga, setiap orang yang membantu pekerjaan pada lingkup pekerjaan rumah tangga yang berdasarkan adat, kekerabatan, kekeluargaan, pendidikan, atau keagamaan tidak termasuk sebagai PRT sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

Poin ini penting untuk menghindari salah tafsir terhadap tradisi gotong royong atau bantuan keluarga di Indonesia.

Keempat, mengakomodasi perkembangan teknologi, perekrutan PRT secara tidak langsung yang dilakukan oleh P3RT (perusahaan penempatan pekerja rumah tangga) dapat dilakukan dengan perekrutan secara luring maupun secara daring.

Kelima, salah satu hak paling revolusioner adalah PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ini berarti PRT akan memiliki akses terhadap BPJS, sebuah jaring pengaman sosial yang selama ini sulit mereka jangkau.

Keenam dan ketujuh menekankan pada aspek kompetensi, di mana calon PRT mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari perusahaan penempatan PRT. Hal ini bertujuan meningkatkan martabat profesi PRT menjadi tenaga kerja terampil.

Kedelapan, aturan ketat diberlakukan bagi agen penyalur. Perusahaan penempatan PRT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan, untuk melindungi hak ekonomi pekerja, P3RT dilarang memotong upah dan sejenisnya.

Kesepuluh, pengawasan dilakukan secara berlapis. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PRT dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberdayakan RT/RW dalam rangka pencegahan terjadinya kekerasan terhadap PRT.

Kesebelas, terdapat aturan transisi yang inklusif. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang berusia di bawah 18 tahun atau sudah menikah yang bekerja atau pernah bekerja sebagai PRT sebelum Undang-Undang ini berlaku diberikan pengecualian dan tetap diakui haknya sebagai PRT.

Terakhir, keduabelas, pemerintah memastikan aturan ini akan segera operasional dengan mewajibkan peraturan pelaksanaan paling lambat ditetapkan satu tahun sejak Undang-Undang PPRT berlaku.

Dengan pengesahan yang dijadwalkan hari ini, Indonesia selangkah lagi memiliki standar perlindungan pekerja domestik yang sejajar dengan standar internasional.