Bulog Siapkan Gudang Baru, 88 Titik Sudah Clear dari Target 100 Lokasi

Suara.com - Perum Bulog berencana melakukan pembangunan gudang baru di berbagai daerah. Hingga kini, sebanyak 88 titik telah dinyatakan clear and clean dari total target 100 lokasi.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan, progres tersebut masih dalam tahap pembahasan teknis sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik di lapangan.

"Itu kan lagi dirapatin. Rapat teknis ini. Kami hari ini kalau kami sudah clear 88 titik nih. Sudah clear and clean. Tinggal 12 titik lagi nih," kata Rizal kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

Ia menjelaskan, 12 titik sisanya masih dalam proses finalisasi di tingkat kabupaten/kota. Targetnya, seluruh lokasi tersebut bisa segera ditetapkan agar pembangunan gudang dapat dilakukan secara menyeluruh.

"12 kabupaten/kota, ya. Yang belum clear. Kan targetnya 100, makanya dirapatin dulu teknis ini. Biar selesai jadi 100 totalnya," ujarnya.

Rizal menegaskan, gudang yang akan dibangun tidak bersifat seragam. Pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah.

"Jadi, mengikuti tipologi wilayah masing-masing. Kalau potensinya dia jagung, ya jagung yang dibangun di sana infrastrukturnya. Kalau potensinya di sana padi ataupun gabah, gudang padi yang kita bangun dengan RMU-nya," jelasnya.

Ia mencontohkan, di daerah dengan produksi besar seperti Grobogan, pembangunan gudang baru menjadi penting karena kapasitas penyimpanan saat ini tidak lagi mampu menampung hasil panen petani.

Sementara di wilayah kepulauan seperti Natuna dan Anambas, pembangunan difokuskan pada gudang logistik karena tidak memiliki lahan sawah.

"Di Natuna itu kan nggak ada sawah, ya. Oleh karena itu, dia perlu gudang doang," ucap Rizal.

Selain gudang, sejumlah lokasi juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti dryer, mesin penggilingan (rice milling unit), hingga alat packaging, tergantung pada komoditas unggulan daerah tersebut.

Sebelum pembangunan dimulai, seluruh rencana masih menunggu persetujuan pemerintah serta pertimbangan teknis dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Lah, kita kan harus persetujuan dari beliau dulu. Setelah diketok palu disetujui oleh Kemenko Pangan," pungkasnya.