- Kementerian ESDM menetapkan target pengembangan energi surya sebesar 100 GW untuk mendukung capaian Net Zero Emission 2060 Indonesia.
- Pemerintah saat ini tengah mengidentifikasi potensi bendungan untuk PLTS terapung serta melakukan deregulasi klasifikasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.
- Hingga kini, total kapasitas PLTS terpasang di Indonesia baru mencapai 1,5 GW dengan kontribusi utama dari sektor PLTS atap.
Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut energi dari matahari jadi andalan sumber energi terbarukan di Indonesia. Sehingga, pemerintah saat ini memasang target pengembangan 100 GW energi surya.
"Dan saat ini energi surya terutama menjadi tulang tunggu utama dari seluruh potensi renewable energy kita," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani di Jakarta pada Selasa (21/4/2026).
Dia menjelaskan, dalam perencanaan menuju Net Zero Emission 2060, pemerintah awalnya menetapkan target kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 17,1 GW dalam RUPTL PLN hingga 2034.
![Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi. [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/01/07/44401-esdm-eniya-ebtke.jpg)
Namun, Eniya mengungkapkan adanya arahan dari Presiden Prabowo untuk membahas target yang jauh lebih besar.
"Dan saat ini ada perintah direction dari Pak Presiden bahwa pembahasan mengenai pembangkit listrik tenaga surya khususnya 100 GW sedang bergulir," kata Eniya.
Tercatat, hingga saat ini total kapasitas PLTS yang terpasang di Indonesia telah mencapai 1,5 GW. Dari jumlah tersebut, kontribusi PLTS Atap tercatat sebesar 895 MW.
Pemerintah terus berupaya mendorong angka tersebut agar mencapai 1 GW, sembari memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional dalam proses pelaksanaannya.
Selain fokus pada PLTS Atap dan ground-mounted, Kementerian ESDM tengah memprioritaskan pengembangan PLTS terapung (floating solar).
Pemerintah sedang melakukan identifikasi intensif bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memanfaatkan bendungan di seluruh Indonesia sebagai lokasi PLTS.
"Basis hitungan kami saat ini 20 persen okupansi dari seluruh bendungan yang dibuat oleh kementerian PU itu, itu bisa menambah lebih dari 15 GW PLTS. Mengenai PLTS atap, saat ini merupakan salah satu wujud program yang dilaksanakan oleh semua lapisan, termasuk masyarakat secara individu, lalu industri, komersial, institusi, dan lain sebagainya," jelasnya.
Di samping itu, Eniya menyebut bahwa pemerintah sedang melaksanakan pembahasan deregulasi PLTS guna menyederhanakan klasifikasinya.
"Ke depan, mungkin saja kita tidak lagi membedakan antara PLTS atap, terapung, atau ground-mounted. Semua PLTS yang ada bisa digunakan sebagai sumber energi yang dibangkitkan secara mandiri," pungkasnya.