- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kurangnya pengawasan pemerintah terhadap proyek besar yang berisiko menyebabkan pembengkakan biaya hingga triliunan Rupiah.
- Presiden Prabowo Subianto mengarahkan sinkronisasi koordinasi pusat-daerah serta penerapan pemantauan waktu nyata untuk seluruh proyek strategis nasional.
- Proyek infrastruktur seperti Whoosh dan LRT Jabodebek dijadikan contoh nyata akibat minimnya pengawasan serta kejelasan tanggung jawab pengelolaan.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyayangkan soal banyaknya proyek besar di Indonesia tapi justru malah kurang pengawasan dari Pemerintah.
Menkeu Purbaya menyebut kalau saat ini banyak kebijakan bagus tapi minim pengawasan. Makanya Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan adanya pengendalian proyek secara tepat dan andal.
"Artinya project pipeline harus siap, koordinasi pusat-daerah sinkron, real-time monitoring harus dijaga juga," katanya dalam acara Simposium PT SMI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Jika tidak diawasi, Purbaya menyebut kalau proyek tersebut bakal mengalami pembengkakan biaya hingga triliunan Rupiah. Ia lalu mencontohkan program infrastruktur yang tak dimonitor seperti Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) hingga LRT Jabodetabek.
"Ada banyak yang kemarin-kemarin kan program infrastruktur yang tidak dimonitor? Ada Whoosh, ada LRT Jabodebek," lanjutnya.
Bendahara Negara mengakui kalau dua proyek itu bagus, sayangnya tidak diawasi. Akibatnya ketika ada masalah, tidak ada yang menangani.
"Akhirnya terjadi cost overrun (pembengkakan biaya) berpuluh triliun Rupiah," tegasnya.
Saat ditanyakan lebih lanjut, Purbaya bercerita bagaimana dirinya mengurus proyek Whoosh saat masih menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Saat proses pembebasan lahan masih berlangsung, Purbaya mengaku didatangi petinggi proyek tersebut dari China. Sosok yang dia sebut 'CEO Whoosh' itu mengadu pembebasan lahan baru selesai 4 km setelah dua tahun proyek berjalan.
"Kita ngomongin zaman dulu ya. Terus saya tanya, 'Kamu siapa yang handle proyeknya? Enggak ada. Kalau kami mengadu ke BUMN dipimpong, ke PU pimpong lagi ke sana'. Ya sudah ditarik ke Maritim waktu itu. DIberesin sedikit lah pada waktu itu," beber dia.
Ke depan, Purbaya ingin agar proyek besar Pemerintah harus betul-betul dikawal. Belajar dari kasus Whoosh, ia tak ingin semua pihak bingung siapa yang bertanggung jawab.
"Pada waktu itu mereka bingung. Saya juga bingung. Loh enggak ada yang jaga? Enggak ada. Yang gitu-gitu enggak boleh, nanti ke depan akan dimonitor dengan baik untuk semua proyek yang besar," jelasnya.
TERPOPULER
