Isi Lengkap Candaan Menkeu Purbaya soal Selat Malaka yang Bikin Malaysia dan Singapura Berang

Suara.com - Pernyataan seloroh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal Selat Malaka baru-baru ini memicu riak diplomatik di kawasan Asia Tenggara.

Candaan terkait potensi pengenaan tarif di Selat Malaka rupanya ditanggapi serius oleh negara tetangga, Malaysia dan Singapura.

Keriuhan ini bermula saat Menkeu Purbaya memberikan sambutan dalam Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dalam pidatonya, ia menyoroti posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan global namun belum mengoptimalkan nilai ekonominya dari sisi lalu lintas kapal.

Candaan Selat Malaka "Bagi Dua"

Di hadapan para peserta simposium, Purbaya membandingkan kondisi Selat Malaka dengan upaya Iran di Selat Hormuz.

"Kita berada di jalur perdagangan dan energi global yang strategis, tetapi kita tidak mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Malaka. Sekarang Iran berupaya mengenakan biaya kepada kapal yang melewati Selat Hormuz," ujar Purbaya.

Ia kemudian melontarkan kalimat yang dianggap sebagai pemicu ketegangan.

"Jika kita membaginya menjadi tiga bagian antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bukan? Singapura kecil, Malaysia mirip, mungkin kita bisa membaginya menjadi dua," ujarnya sambil tertawa.

Namun, Purbaya kemudian meluruskan pernyataannya tersebut.

"Seandainya saja sesederhana itu, tetapi kenyataannya tidak," kelakar Menkeu.

Meski diakhiri dengan penegasan bahwa realitanya tidak semudah itu, pernyataan tersebut terlanjur sampai ke telinga para diplomat negara tetangga.

Malaysia Beri Peringatan Keras

Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, merespons dengan nada tegas. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan Selat Malaka bukanlah urusan satu atau dua negara saja, melainkan komitmen bersama yang sudah diatur sejak lama.

"Segala sesuatu yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan keempat negara (Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand). Tidak bisa dilakukan secara sepihak," tegas Mohamad Hasan dikutip dari The Straits Times.

Ia juga menekankan bahwa dasar kerja sama di selat tersibuk dunia tersebut adalah perjanjian patroli dan keamanan bersama.

"Itulah dasarnya ketika kami menyepakati perjanjian bersama tentang patroli dan keamanan Selat Malaka. Tidak ada keputusan sepihak," tambahnya.

Singapura Tak Mau Ikut-ikutan

Tak ketinggalan, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, turut memberikan pernyataan keras. Bagi Singapura, kebebasan navigasi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan materi.

“Ini bukan hak istimewa, melainkan hak semua kapal untuk melintas tanpa harus membayar tol," ujar Vivian.

Ia memastikan negaranya tidak akan pernah mendukung langkah apa pun yang menghambat arus lalu lintas di wilayah tersebut.

"Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan biaya di wilayah sekitar kami."

Klarifikasi Menlu Sugiono

Melihat situasi yang mulai memanas, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, segera memberikan klarifikasi untuk meredam suasana. Ia menegaskan bahwa posisi resmi Indonesia tetap patuh pada hukum internasional.

Sugiono menjelaskan bahwa kebijakan penarikan tarif sama sekali tidak sejalan dengan prinsip United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjamin kebebasan navigasi tanpa hambatan.

“Kami berharap jalur pelayaran tetap terbuka, netral, dan saling mendukung. Indonesia tidak berada dalam posisi untuk melakukan itu (menarik tarif),” tegas Sugiono.

Hingga berita ini diturunkan, pernyataan Menkeu Purbaya tersebut masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat geopolitik, mengingat sensitivitas Selat Malaka sebagai urat nadi perdagangan dunia yang harus dijaga stabilitasnya.