BI Minta Publik Tak Borong Dolar, saat Masyarakat Ramai-ramai Timbun Valas di Bank

Suara.com - Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Ruth A. Cussoy Intama, meminta masyarakat tidak panik melakukan pembelian dolar secara berlebihan karena kondisi likuiditas valuta asing masih terkendali agar nilai tukar rupiah tetap terjaga.

Ruth memastikan bahwa likuiditas dolar Amerika Serikat (AS) di pasar keuangan domestik tetap tersedia guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global.

Permintaan ini disampaikan Ruth ketika pada saat yang sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan jumlah simpanan dolar masyarakat Indonesia di bank meningkat drastis.

"Kita berusaha untuk mendorong agar pelemahan rupiah tidak terus terjadi," kata Ruth saat Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Ruth mengatakan BI terus mendorong berbagai kebijakan agar pelemahan rupiah tidak berlanjut. Menurutnya, kebutuhan dolar oleh money changer maupun Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) saat ini masih terpenuhi karena mekanisme permintaan dan penawaran di pasar tetap berjalan normal.

Selain itu, BI memastikan ketersediaan likuiditas dolar tetap aman sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara terburu-buru. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal positif bagi pelaku pasar terkait kondisi stabilitas rupiah dan pasar valuta asing Indonesia.

“Kalau demand-nya masih ada, pasti akan ada yang menyuplai. Jadi masyarakat tidak perlu panik. Kalau memang belum butuh dolar sekarang, tidak perlu membeli sekarang karena itu bisa memicu spiral negatif di pasar,” ujar Ruth.

BI juga melakukan kebijakan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) memiliki peran penting dalam memitigasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan dalam memitigasi dampak ketidakpastian ekonomi global.

"Menurut kami, Local Currency Settlement ini merupakan satu dari inisiatif yang perlu dikembangkan. Apalagi sejak ada Liberation Day, semua negara akhirnya sadar bahwa sudah saatnya untuk melakukan ini secara bilateral," imbuhnya.

Di sisi lain, BI juga membuka fasilitas transaksi non-deliverable forward (NDF) jual rupiah di pasar offshore bagi 14 bank dealer utama yang ditunjuk. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memperkecil selisih harga antara pasar NDF offshore dan pasar spot domestik.

BI menegaskan pengawasan terhadap fasilitas tersebut akan dilakukan secara ketat dan dievaluasi setiap tiga bulan. BI memastikan kebijakan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk aktivitas spekulatif yang dapat merugikan perekonomian nasional dan memperburuk stabilitas rupiah di pasar keuangan Indonesia.

“Sebagai otoritas ini penting, jangan dipakai spekulasi karena kalau spekulasi itu yang menderita pasti seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya diwartakan OJK pada Jumat melaporkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam valuta asing (valas) hingga April 2026 tumbuh 10,87 persen secara tahunan (year on year/yoy). Lonjakan paling mencolok terjadi pada tabungan valas yang melesat 23,21 persen yoy dan deposito valas yang naik hingga 22 persen yoy.

Fenomena ini terjadi saat rupiah menghadapi tekanan dari sentimen global, mulai dari tensi geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih diversifikasi aset dengan menempatkan dana dalam mata uang asing.

Meski demikian, OJK menegaskan kondisi perbankan nasional masih sangat aman. Secara keseluruhan, DPK perbankan masih tumbuh sehat sebesar 11,39 persen yoy hingga April 2026 dan tetap didominasi simpanan rupiah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan peningkatan simpanan valas memang terlihat sejak awal tahun, namun masih dalam batas wajar.

“Porsi DPK valas terhadap total DPK sampai saat ini relatif stabil di kisaran 15 - 16 persen” ujar Dian.