Harga LNG Global Melonjak, Ekonom Ingatkan Industri dan Pemerintah Hadapi Dilema Ketahanan Energi

Suara.com - Lonjakan harga energi dunia akibat memanasnya dinamika geopolitik global mulai memberikan tekanan serius terhadap sektor industri di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini memunculkan tantangan besar bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara harga energi yang terjangkau, kepastian pasokan, dan keberlanjutan investasi di sektor energi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kekhawatiran pelaku industri manufaktur terhadap kenaikan harga gas dan ketidakpastian pasokan merupakan hal yang wajar. Pasalnya, gas bumi masih menjadi salah satu tulang punggung operasional industri nasional.

"Gas bumi bukan hanya komoditas energi, tetapi juga faktor produksi utama bagi sektor industri. Karena itu, persoalan harga LNG dan gas tidak bisa dilihat semata-mata sebagai isu energi, melainkan juga menyangkut daya saing industri dan stabilitas ekonomi nasional," ujar Josua.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan sebagian besar gas bumi Indonesia digunakan untuk kebutuhan domestik, terutama sektor industri. Hal ini membuat fluktuasi harga LNG global memiliki dampak langsung terhadap aktivitas manufaktur dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Josua, tekanan yang dihadapi Indonesia saat ini juga dialami banyak negara di Asia yang berlomba mengamankan pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Berdasarkan data PetroVietnam dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) 2026, harga gas di Vietnam telah mencapai sekitar USD27,81 per MMBtu.

Sementara itu, harga LNG di Filipina mencapai sekitar USD28,50 per MMBtu berdasarkan data S&P Global dan Shell FGEN 2026. Bahkan Singapura sebagai hub LNG regional mencatat harga yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar USD40,12 per MMBtu untuk sektor industri dan USD47,54 per MMBtu untuk sektor ritel.

Dibandingkan negara-negara tersebut, harga LNG domestik Indonesia setelah penyesuaian masih berada pada kisaran USD21-25 per MMBtu, sehingga relatif lebih kompetitif.

Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa mempertahankan harga LNG terlalu rendah tanpa memperhatikan kondisi pasar global dapat menimbulkan risiko baru bagi ketahanan energi nasional.

Menurutnya, jika LNG non-subsidi dipaksa dijual dengan harga yang tidak mencerminkan biaya pasokan, maka penyedia energi berpotensi mengalami tekanan keuangan yang pada akhirnya mengganggu ketersediaan pasokan.

"Kepastian pasokan energi justru lebih penting dibandingkan harga murah. Jika harga tidak ekonomis, penyedia energi akan lebih berhati-hati dalam mengamankan kontrak jangka panjang maupun membeli pasokan tambahan dari pasar global," katanya.

Lebih jauh, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat investasi sektor hulu migas. Investor dinilai akan menahan ekspansi apabila harga domestik tidak memberikan tingkat pengembalian yang memadai.

Jika investasi migas melemah, Indonesia berisiko semakin bergantung pada impor energi, termasuk LNG, yang membuat perekonomian lebih rentan terhadap gejolak harga energi dunia.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Josua mendorong pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian harga secara bertahap. Ketika harga LNG global naik, kenaikan harga kepada industri dilakukan secara terukur. Sebaliknya, saat harga global turun, manfaatnya juga perlu diteruskan kepada konsumen industri.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kontrak pasokan jangka panjang, peningkatan efisiensi energi di sektor industri, percepatan produksi gas domestik, serta penciptaan kepastian investasi di sektor hulu migas.

"Pendekatan ini menjadi jalan tengah agar industri tetap kompetitif tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang," jelasnya.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sekaligus Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE FEB UB), Prof. Candra Fajri Ananda. Menurutnya, dalam kondisi pasar energi global yang bergejolak, prioritas utama pemerintah haruslah memastikan energi tersedia dan tidak mengalami kelangkaan.

"Harga energi pada akhirnya harus mampu menutup biaya produksi. Dalam situasi seperti sekarang, yang paling penting adalah ketersediaan energi, bukan semata-mata harga murah," ujarnya.

Candra menilai ketergantungan berlebihan terhadap subsidi energi juga bukan solusi jangka panjang. Menurutnya, subsidi memang dapat memberikan manfaat sesaat, namun berpotensi mengurangi efisiensi ekonomi dan menurunkan daya tarik investasi di sektor energi.

"Subsidi ibarat vitamin. Sesaat membuat terlihat sehat, tetapi jika terus bergantung justru membuat fondasi ekonomi menjadi rapuh," tegasnya.

Karena itu, keseimbangan antara kepentingan pengguna energi dan keberlanjutan bisnis penyedia energi menjadi faktor krusial agar pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi.