Tak Jadi di Minerba, Bahlil Bilang Skema Bagi Hasil Hanya Sektor Migas

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan penerapan skema bagi hasil atau gross split tidak akan diberlakukan pada sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). 

Skema tersebut ditegaskannya  hanya berlaku di sektor minyak dan gas (migas). 

Hal itu disampaikan Bahlil usai menggelar koordinasi dalam rangka penguatan ekonomi nasional bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta perwakilan dari BP Danantara, Doni Oskaria di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (8/6/2026).  

"Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas," kata Bahlil. 

Hal itu disampaikannya sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. 

"Saya ulangi di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas.  Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali," sambungnya. . 

Dia juga memastikan bahwa skema bagi hasil di sektor mineral dan batu bara (minerba) tidak akan mengalami perubahan untuk seterusnya.

"Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil. 

Sebagaimana diketahui, untuk diketahui, gross split dalam sektor migas adalah skema bagi hasil kontrak kerja sama yang dihitung langsung dari hasil produksi bruto tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi (cost recovery) oleh negara. 

Melalui sistem ini, seluruh biaya operasional sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor, sehingga proses birokrasi menjadi lebih efisien. 

Pembagian persentase hasil antara pemerintah dan kontraktor ditentukan di awal kontrak berdasarkan parameter teknis dan progres pengembangan lapangan.

Adapun rencana penerapan gross split  di sektor pertambangan sebelumnya disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor tambang dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945. 

"Bahwa seluruh kekayaan di bumi Indonesia, darat, laut, dan semuanya itu kan dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Bahlil beberapa waktu lalu.