REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR dan sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi di Jakarta, Senin (8/6/2026) untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
- Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas kebijakan sektor Migas dan Minerba serta mempermudah perizinan bagi para investor di Indonesia.
- Danantara akan mengoptimalkan tata kelola ekspor sumber daya alam guna mencegah kebocoran devisa melalui praktik perdagangan ilegal.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, legislatif, pemerintah, BUMN, serta otoritas keuangan negara terus memperkuat koordinasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu ditegaskan Dasco seusai mengumpulkan sejumlah menteri untuk duduk satu meja secara intensif selama 1,5 jam di kompleks parlemen, Senin (8/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dasco, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Fokus utamanya jelas, kata dia, meyakinkan investor bahwa kebijakan pemerintah di sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) serta Mineral dan Batubara (Minerba) tetap stabil dan pro-bisnis.
Dia menjelaskan, koordinasi ini merupakan langkah krusial untuk mensinkronkan langkah eksekutif dan legislatif.
"Hari ini diskusi kami adalah berkoordinasi mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kami juga membicarakan tata kelola ekspor DSI di bawah Danantara maupun tata kelola SDM Kementerian ESDM," kata Dasco.
Tak hanya itu, para pejabat itu juga mendiskusikan mengenai aturan-aturan guna mempercepat perizinan investasi.
Peran Strategis Danantara
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah peran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal dalam pengelolaan sumber daya alam.
Di tengah kekhawatiran publik mengenai birokrasi baru, COO Danantara Dony Oskaria memberikan penjelasan yang menenangkan.
DSI hadir bukan untuk menghambat, melainkan untuk menjaga agar devisa negara tidak bocor melalui praktik-praktik ilegal.
Dony menekankan, pihaknya berkomitmen penuh untuk memberantas praktik under invoicing (pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya) dan transfer pricing yang selama ini merugikan negara.
Meski demikian, ia menjamin seluruh kontrak bisnis yang sudah berjalan akan tetap dihormati dan dilindungi.
"Bagi masyarakat dan pengusaha, tak perlu khawatir, semua kontrak berjalan normal. Kami pastikan hal itu sampai nanti ada pola lebih baik setelah akhir tahun ini," kata dia.
Bahlil Lahadalia: Gross Split Hanya untuk Migas, Bukan Minerba
TERPOPULER