- Wakil Ketua DPR RI dan menteri terkait berkoordinasi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
- Pertemuan membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta perbaikan tata kelola sektor ekspor dan investasi di Indonesia.
- Pemerintah menyusun regulasi penyederhanaan perizinan investasi guna memotong birokrasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan pertemuan koordinasi intensif dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI, Senin (8/6/2026).
Pertemuan tersebut fokus membahas langkah-langkah strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta pembenahan tata kelola sektor ekspor dan investasi.
Hadir dalam diskusi tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta perwakilan dari BP Danantara, Doni Oskaria.
"Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi, sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI di bawah Danantara maupun tata kelola yang dibawa Kementerian ESDM," ujar Dasco dalam konferensi persnya usai pertemuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Selain pembenahan internal di sektor ESDM dan ekspor, Dasco menekankan bahwa pemerintah dan DPR tengah menggodok regulasi untuk menyederhanakan perizinan investasi.
Langkah ini diambil guna memotong birokrasi yang selama ini menghambat masuknya modal ke Indonesia.
"Kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan izin-izin investasi. Hal ini penting agar masyarakat khalayak umum, pelaku pasar, hingga investor mendapatkan kepastian dan kejelasan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dasco juga meminta Doni Oskaria dari Danantara untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme teknis tata kelola ekspor di bawah DSI.
Hal ini bertujuan agar para pelaku pasar dan investor memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan baru yang sedang disusun pemerintah.
Koordinasi lintas lembaga ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan memberikan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.