Prabowo Mau Borong Rudal BrahMos dari India, Ekonom Ingatkan Risiko Utang Rp7 Triliun

Suara.com - Rencana Indonesia membeli sistem rudal BrahMos dari India kembali menjadi sorotan. Di tengah upaya memperkuat pertahanan nasional, muncul pertanyaan besar apakah rudal berharga ratusan juta dolar AS itu benar-benar sebanding dengan biaya dan risiko fiskal yang harus ditanggung negara?

Kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada 7-8 Juli 2026 disebut akan menjadi momentum finalisasi kontrak penjualan rudal BrahMos kepada Indonesia. Sistem rudal tersebut direncanakan ditempatkan di jalur strategis seperti Selat Malaka.

Di atas kertas, BrahMos memang terlihat mengesankan. Rudal ini mampu melesat hingga Mach 2,8 atau hampir tiga kali kecepatan suara dan dikenal sebagai salah satu rudal anti-kapal tercepat di dunia.

Namun, kemampuan itu dinilai belum tentu menjawab kebutuhan pertahanan Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas. Pasalnya, versi ekspor BrahMos yang ditawarkan ke Indonesia memiliki jangkauan maksimal sekitar 290 kilometer karena harus mematuhi aturan internasional Missile Technology Control Regime (MTCR).

Sejumlah pengamat menilai jangkauan tersebut masih jauh dari cukup untuk mengawasi dan melindungi seluruh wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang membentang ribuan kilometer.

"Ini seperti memasang pagar pendek untuk melindungi kebun yang sangat luas," demikian kritik yang muncul terhadap rencana pengadaan tersebut.

Kontroversi semakin besar setelah terungkap bahwa pembelian tiga sistem rudal BrahMos akan dibiayai melalui pinjaman dari Bank Nasional India senilai US$ 450 juta atau setara sekitar Rp 7,3 triliun (kurs Rp 16.250 per dolar AS).

Angka itu lebih tinggi dibandingkan kontrak penjualan tiga sistem serupa ke Filipina pada 2022 yang nilainya hanya sekitar US$ 375 juta.

Perbedaan harga mencapai US$ 75 juta atau lebih dari Rp 1,2 triliun memunculkan tanda tanya. Publik mempertanyakan apakah terdapat peningkatan teknologi tertentu atau faktor lain yang membuat harga pembelian Indonesia jauh lebih mahal.

Saat ini TNI Angkatan Laut telah mengoperasikan rudal Exocet MM40 Block-3 buatan Prancis dengan kemampuan serangan anti-kapal dan jangkauan antara 180 hingga 200 kilometer.

Artinya, kehadiran BrahMos hanya menambah jangkauan sekitar 90 hingga 110 kilometer. Tambahan kemampuan tersebut dinilai perlu dikaji lebih dalam mengingat biaya investasi yang sangat besar.

Selain itu, performa BrahMos dalam penggunaan tempur juga menjadi bahan evaluasi. Dalam konflik India-Pakistan pada 2025, sejumlah laporan menyebut beberapa rudal mengalami penyimpangan jalur akibat gangguan elektronik sehingga efektivitas operasionalnya dipertanyakan.

Konsultan pertahanan dari Marapi Consulting and Advisory, Alman Helvas Ali, mengingatkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum cukup kuat untuk secara konsisten mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, setiap pengadaan alutsista harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dan kebutuhan strategis jangka panjang.

"Pengeluaran pertahanan harus dilakukan dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal, perencanaan pertahanan strategis, dan faktor teknologi. Keputusan untuk pengadaan sistem rudal tunggal tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kesehatan keuangan negara," ujarnya.

Para pengamat mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap pembiayaan utang luar negeri berpotensi menambah tekanan terhadap APBN di masa depan. Di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi nilai tukar, pemerintah dinilai perlu memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat strategis maksimal bagi keamanan nasional.