Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri

Suara.com - Bank Dunia (World Bank) menyoroti keras pola penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia yang dinilai masih jauh dari tepat sasaran. Lembaga keuangan global itu mengungkap fakta mencengangkan bahwa kelompok rumah tangga terkaya justru menjadi penerima manfaat terbesar dari subsidi energi yang dibiayai negara.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia mengungkapkan bahwa 20 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menikmati sekitar setengah dari total subsidi BBM yang diberikan pemerintah.

Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut semakin bermasalah ketika harga minyak dunia melonjak. Selain memperbesar beban fiskal negara, mekanisme subsidi yang berlaku saat ini dinilai gagal melindungi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dari penargetan subsidi BBM, di mana 20% rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM," tulis Bank Dunia dalam laporannya.

Lembaga keuangan internasional itu mencatat belanja subsidi energi Indonesia mencapai 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya salah satu komponen pengeluaran publik yang cukup besar. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan perlindungan sosial menjadi semakin terbatas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bank Dunia menawarkan tiga langkah reformasi subsidi BBM. Pertama, pemerintah disarankan melakukan penyesuaian harga BBM secara bertahap agar selisih antara harga subsidi dan harga pasar semakin kecil.

Langkah kedua adalah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada 40 persen rumah tangga termiskin sebagai kompensasi atas kenaikan harga energi. Menariknya, Bank Dunia menilai biaya bantuan tersebut relatif kecil, hanya sekitar 10 persen dari total penghematan yang diperoleh dari reformasi subsidi BBM.

Adapun langkah ketiga adalah mengalihkan dana hasil penghematan subsidi untuk memperkuat program perlindungan sosial, investasi publik, serta mendukung mata pencaharian masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan Bank Dunia, reformasi subsidi secara bertahap selama dua tahun berpotensi menghasilkan penghematan fiskal hingga 1,3 persen dari PDB. Bahkan setelah kebijakan penyesuaian harga diterapkan sepenuhnya, ruang fiskal pemerintah diperkirakan meningkat menjadi 2,1 persen dari PDB.

Namun demikian, Bank Dunia mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan komunikasi publik yang jelas, memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), serta memastikan transparansi penggunaan dana hasil penghematan subsidi.