- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membentuk tim pengadaan batubara guna mengatasi masalah kekurangan pasokan tahunan bagi PT PLN Persero.
- Tim terdiri dari berbagai instansi pemerintah dan berpotensi melibatkan penegak hukum untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional.
- Kekurangan pasokan 18 hingga 20 juta ton batubara kalori medium untuk proses pencampuran kini telah mendapatkan penanganan pemerintah.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan alasan pembentukan tim pengadaan batubara untuk PT PLN (Persero). Menurutnya, kekurangan batubara yang terjadi saat ini bukan kali pertama.
Kejadian serupa juga pernah terjadi pada 2022. Guna mencegahnya terus berulang, pemerintah memutuskan membentuk tim pengadaan batubara untuk PLN.
"Ini bukan kejadian baru bagi PLN. 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita masalah begini terus? Menurut kami dari pihak regulator melihat, kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta yang dikutip pada Selasa (23/6/2026).
Adapun tim pengadaan batubara terdiri dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Inspektur Jenderal ESDM, BPKP hingga PLN. Bahlil menambahkan, tak menutup kemungkinan tim tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum.
"Dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," katanya.
Saat ini, kekurangan pasokan batubara untuk kebutuhan PLN dilaporkan mencapai 18 hingga 20 juta ton. Bahlil menyebutkan bahwa kekurangan tersebut spesifik pada jenis batu bara kalori medium untuk kebutuhan pencampuran (blending).
![Ilustrasi batubara. [Pixabay]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/02/20/55822-ilustrasi-batubara.jpg)
Ia menjelaskan, total konsumsi batubara PLN mencapai 154 juta ton per tahun, sedangkan Kementerian ESDM telah menugaskan perusahaan tambang untuk mengalokasikan 180 hingga 190 juta ton.
Namun, dari total penugasan itu, volume yang sudah terikat kontrak resmi oleh PLN baru mencapai 134 juta ton. Angka kontrak tersebut dinilai masih aman untuk paruh pertama 2026.
"Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan 6, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan itu atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan kita pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," terang Bahlil.