Bahlil Ajukan Anggaran Rp 27,33 Triliun untuk ESDM, Disebut untuk Jaringan Gas Warga

Selasa, 16 Juni 2026 | 10:00 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana memberikan relaksasi kuota produksi batu bara pada RKAB tahun 2026. [Antara]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan pagu indikatif anggaran kementerian tahun 2027 sebesar Rp27,33 triliun dalam RDP bersama DPR RI.
Sebesar 82 persen dari total anggaran dialokasikan untuk membiayai berbagai program strategis serta pembangunan infrastruktur fisik di Indonesia.
Direktorat Jenderal Migas dan Ketenagalistrikan menerima alokasi dana terbesar guna mendukung perluasan akses listrik dan kemandirian energi nasional.

Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, resmi mengajukan usulan pagu indikatif anggaran kementeriannya untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 27,33 triliun. Rancangan tersebut disampaikan dalam agenda pemaparan resmi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI.

Bahlil menguraikan bahwa sebagian besar dari total komposisi finansial yang diusulkan tersebut, yakni berkisar 82 persen atau setara dengan Rp 22,48 triliun, secara khusus dialokasikan untuk mendanai berbagai program strategis serta pembangunan infrastruktur fisik.

"Dari Pagu Indikatif sebesar Rp 27,33 triliun, yang kita bagi ke dalam program strategis infrastruktur sebesar 82 persen (Rp 22,48 triliun), publik nonfisik sekitar 5 persen atau setara dengan Rp 1,3 triliun, kemudian belanja operasional itu sebesar Rp 3,56 triliun atau sekitar 13 persen," urai Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Dalam dokumen usulan yang dipaparkan di depan legislatif, seluruh pos keuangan tersebut nantinya disalurkan ke berbagai unit kerja, direktorat jenderal, serta badan teknis di bawah naungan internal Kementerian ESDM dengan rincian sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi: Rp 11,325 triliun
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Rp 10,460 triliun
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE): Rp 1,813 triliun
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM: Rp 881,43 miliar
Badan Geologi: Rp 749,49 miliar
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara: Rp 702,53 miliar
Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM: Rp 532,75 billion
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas): Rp 474,43 miliar
Inspektorat Jenderal ESDM: Rp 124,46 miliar
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA): Rp 105,31 miliar
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum: Rp 86,38 miliar
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN): Rp 78,60 miliar

Berdasarkan pemetaan angka di atas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menempati posisi teratas sebagai unit kerja dengan serapan anggaran terbesar, yang kemudian disusul oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di peringkat kedua.

Bahlil mengungkapkan bahwa besarnya pagu dana untuk Ditjen Ketenagalistrikan sengaja disusun guna merespons serta mengakomodasi pentingnya perluasan program kerja yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti program listrik pedesaan, fasilitas pemasangan sambungan listrik gratis, hingga pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Sementara itu, untuk pos anggaran Ditjen Migas, pemanfaatannya difokuskan pada akselerasi kemandirian energi dan pemangkasan beban subsidi.

Beberapa program utama di antaranya adalah pengadaan paket converter kit untuk kelompok petani senilai Rp 158,50 miliar, serta proyek masif perluasan jargas nasional sebesar Rp 5,212 triliun yang ditargetkan mampu meminimalkan ketergantungan impor terhadap komoditas LPG.

Selain jargas lokal, dana berskala jumbo tersebut juga diarahkan guna menyelesaikan proyek infrastruktur jaringan pipa gas bumi strategis. Salah satunya yakni pendanaan untuk proyek tahun jamak (multiyears) Pipa Gas Bumi Dusem di wilayah pulau Sumatera yang menguras dana senilai Rp 3,998 triliun.