REGIONAL:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti sikap lembaga pemeringkat global yang terus mengawasi ketat batas defisit APBN Indonesia.
- Pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN tetap di bawah tiga persen terhadap PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara berlaku.
- Pemerintah Indonesia optimis menunjukkan disiplin fiskal yang lebih baik dibandingkan rasio utang dan defisit banyak negara maju lainnya.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran karena banyak lembaga pemeringkat global terus menyoroti kondisi ekonomi Indonesia. Salah satunya yakni komitmen Pemerintah dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen.
Menkeu Purbaya bercerita kalau lembaga asing tersebut terus memantau apakah Pemerintah mampu menjaga defisit APBN di bawah 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Padahal saat ini banyak negara lain yang menaikkan batas defisit anggaran.
"Kadang-kadang kita dilihat oleh lembaga pemeringkat dunia, bisa enggak Indonesia menjaga defisitnya di bawah 3 persen. Padahal yang lain sudah di atas 3 persen," katanya dalam Rapat Kerja bersama DPD RI yang disiarkan virtual, dikutip Kamis (25/6/2026).
Ia lalu membandingkan kemampuan defisit anggaran negara lain seperti Malaysia, Vietnam, India, Singapura, hingga Amerika Serikat. Ia mengaku bingung kenapa Indonesia yang terus disorot.
"Malaysia, Vietnam, India. Singapura di bawah sedikit lah. Amerika 5 persen. Hanya kita yang disorot, saya juga agak bingung sebetulnya, kenapa?" lanjutnya.
Namun untuk sekarang Pemerintah memastikan defisit APBN 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan diterapkan. Ia bahkan percaya diri kalau negara lain justru harus mencontoh Indonesia.
"Nanti kita tunjukin ke mereka bahwa yang terbaik adalah kita. Negara Barat harus contoh kita," ucapnya.
Purbaya kemudian menyinggung kalau banyak negara di Eropa yang menerapkan batas defisit anggaran di atas 3 persen. Rasio utang ke PDB juga terlampau tinggi, yang mana Indonesia saat ini berada di level 40,75 persen dengan batas maksimum 60 persen.
"Jerman saja 60 persen lebih. Amerika 100 persen. Jepang 275 persen. Besar besar, tapi kita yang diinjak. Saya enggak tahu kenapa. Mungkin kita masih kurang doa," gurau dia.
"Karena di atas kertas, secara keilmuan, selesai Pak. Kita enggak bisa dikritik di mana-mana. Tapi di luar praktiknya seperti itu. Jadi ya kita lihat saja market seperti apa," tegas Purbaya.
TERPOPULER