Harga LNG Naik, INDEF Ingatkan Pemerintah Mitigasi Risiko PHK Industri

Suara.com - Kepala Pusat Energi dan Pangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai kenaikan harga gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) bagi pelanggan industri harus dilihat secara proporsional.

Menurutnya, penyesuaian harga tersebut merupakan dampak dari dinamika geopolitik global serta berlakunya formula harga yang merujuk pada pasar energi dunia.

Abra menjelaskan, tren kenaikan harga ini juga dipicu oleh menyusutnya pasokan gas pipa domestik untuk sektor industri dalam tiga tahun terakhir.

Data menunjukkan pasokan gas pipa industri turun 16 persen dari 479 BBTUD pada 2024 menjadi 400 BBTUD pada 2025, dan kembali merosot 18 persen menjadi 327 BBTUD pada 2026.

Penurunan ini disebabkan oleh faktor alamiah (natural decline) serta kebijakan prioritas alokasi gas bumi yang lebih mendahulukan sektor kelistrikan.

"Ketika pasokan gas pipa menurun, sementara kebutuhan industri tetap tinggi, maka harus ada sumber alternatif agar kegiatan produksi tidak terganggu. LNG menjadi salah satu opsi untuk menutup kekurangan pasokan tersebut," kata Abra lewat keterangannya yang dikutip pada Jumat (26/6/2026).

Meskipun harga LNG domestik saat ini naik ke kisaran 21–25 dolar AS per MMBTU, Abra menilai angka tersebut masih relatif kompetitif dibandingkan dengan harga LNG industri di beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

Kendati demikian, Abra mengingatkan pemerintah untuk memitigasi dampak kenaikan ini agar tidak menekan biaya produksi pabrik yang berisiko memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita tidak boleh menutup mata bahwa kenaikan harga gas, terutama bagi industri yang menggunakan LNG atau gas non-HGBT, dapat menekan biaya produksi," ujar Abra.

Pada industri tertentu, dia menambahkan, tekanan ini bisa berdampak terhadap utilisasi pabrik, arus kas, daya saing, bahkan risiko PHK.

"Maka mitigasi terhadap industri dan tenaga kerja harus menjadi prioritas, tetapi solusinya jangan sampai menciptakan tekanan baru bagi rantai pasok gas nasional," ungkapnya.

Di sisi lain, Abra menilai posisi badan usaha penyalur gas (midstream) tidak memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan harga jual. Hal ini karena komponen harga hulu, biaya infrastruktur, dan margin niaga hilir telah diatur ketat oleh regulasi pemerintah.

Guna mengatasi persoalan ini, Abra memberikan beberapa rekomendasi.

Di antaranya pemerintah perlu mengoptimalkan harga LNG hulu melalui penerapan harga khusus domestik (ceiling price) dan penguatan kontrak jangka panjang guna menghindari volatilitas harga spot.

Selain itu, pemerintah harus mempercepat realokasi pasokan gas domestik dengan mengevaluasi porsi ekspor serta memprioritaskan alokasi untuk industri lokal tanpa mengganggu kontrak berjalan.

"Jika porsi gas untuk ekspor masih cukup besar, maka pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas alokasi domestik. Prinsipnya bukan anti-ekspor, tetapi ketika industri dalam negeri kekurangan pasokan gas pipa dan harus membeli LNG yang lebih mahal, maka perlu ada keberpihakan kebijakan agar kebutuhan domestik lebih diamankan,” terang Abra.

Kemudian mengkaji skema swap ekspor lewat diplomasi energi agar pasokan gas yang dekat dengan pasar domestik dapat dialihkan ke dalam negeri, sementara pembeli asing mendapat pasokan pengganti dari sumber lain.

Lalu, mengevaluasi kebijakan HGBT secara transparan agar alokasi kuotanya tepat sasaran dan berbasis data multiplier effect yang akurat.

Selain itu, menyiapkan mitigasi jangka pendek seperti relaksasi kontrak minimum dan fleksibilitas volume gas, dengan catatan beban biayanya tidak ditanggung sepihak oleh pelaku midstream.

Terakhir, mendorong diversifikasi energi industri secara cermat, mengingat LNG masih terhitung lebih efisien dibandingkan solar industri atau LPG.

Abra menegaskan bahwa momentum penyesuaian harga LNG ini harus dijadikan titik balik untuk membenahi tata kelola gas nasional secara menyeluruh, alih-alih saling menyalahkan.

Menurutnya, pemerintah wajib hadir sebagai penengah yang adil guna merumuskan kebijakan yang mampu menyeimbangkan seluruh kepentingan dalam rantai pasok gas bumi.

"Kuncinya adalah kepastian usaha bagi semua pihak. Industri membutuhkan harga energi yang kompetitif, pekerja membutuhkan perlindungan dari risiko PHK, penyedia gas membutuhkan kepastian komersial agar tetap mampu menjaga pasokan, sementara sektor hulu membutuhkan keekonomian agar investasi gas tetap berjalan. Pemerintah harus menjadi penengah yang adil, bukan sekadar menekan salah satu pihak,” terang Abra.