REGIONAL:
- Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program B50 pada 30 Juni 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui biodiesel.
- Implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun dengan menghentikan ketergantungan pada impor bahan bakar solar.
- Program ini menghadapi tantangan pendanaan subsidi akibat selisih harga tinggi antara minyak kelapa sawit dan minyak bumi.
Tantangan pendanaan ini kian rumit karena adanya efek domino pada volume ekspor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyebut bahwa meskipun produksi kelapa sawit diproyeksikan tumbuh sekitar 5 persen tahun ini, penyerapan massal untuk kebutuhan B50 otomatis akan memangkas jatah ekspor CPO Indonesia ke pasar global.
Kondisi tersebut melahirkan sebuah dilema ekonomi, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bohao Yao, sosiolog riset dari Wood Mackenzie.
"Perluasan bauran menjadi B50 akan mengalihkan lebih banyak CPO untuk produksi dalam negeri. Secara simultan, hal ini akan mengurangi pendapatan dari pungutan ekspor sekaligus meningkatkan total beban pengeluaran subsidi," urai Yao, dikutip dari Reuters.
Kementerian ESDM memperkirakan penetapan mandatori B50 selama satu tahun penuh akan mendongkrak konsumsi biodiesel nasional hingga menyentuh angka 20,1 juta kiloliter. Angka ini melonjak tajam dari target alokasi B40 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 15,64 juta kiloliter.
Lembaga kajian Indonesia Palm Oil Strategic Studies turut mengingatkan, jika kapasitas produksi CPO nasional tidak mampu mengimbangi lonjakan serapan bauran energi ini, penurunan volume ekspor berisiko menggerus keuntungan ekonomi bersih yang diincar pemerintah.
Selain itu, lonjakan harga CPO global akibat ketatnya pasokan berpotensi memicu inflasi harga pangan serta mendorong pembeli internasional beralih ke negara produsen lain atau alternatif minyak nabati lainnya.
TERPOPULER
