Dilema B50 vs Ekspor CPO, Kebijakan Ini Bisa Jadi Pedang Bermata Dua?

Suara.com - Pemerintah  resmi meluncurkan program mandatori pemanfaatan bahan bakar B50 (bauran 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dan 50% minyak solar konvensional). 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan optimismenya bahwa kebijakan ini akan membawa dampak besar bagi ketahanan energi nasional.

Berdasarkan kalkulasi kementerian, implementasi penuh B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara dari pos impor bahan bakar hingga mencapai Rp 157,28 triliun (setara USD 8,78 miliar) pada tahun ini.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi penghematan program B40 sebelumnya yang berada di kisaran Rp 139,8 triliun.

"Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor solar mulai tahun ini," ujar Bahlil dalam pernyataan resminya, Selasa (30/6/2026).

Meskipun pasokan energi global dilaporkan mulai membaik pasca-kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran, pemerintah memilih untuk tetap waspada.

Bahlil menegaskan bahwa strategi energi nasional akan tetap mengacu pada skenario terburuk guna mengantisipasi potensi volatilitas pasar yang bisa terjadi hingga akhir tahun.

Pada tahap awal, bahan bakar ramah lingkungan B50 ini akan dialokasikan secara masif untuk sektor transportasi publik seperti bus dan truk, armada mesin operasional berat, sektor pertanian, moda transportasi laut, serta pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Hitung-hitungan Subsidi dan Risiko Anggaran

Kendati menawarkan potensi penghematan impor yang masif, keberlanjutan program B50 saat ini tengah dibayangi oleh tantangan ekonomi yang cukup pelik.

Dilansir dari Reuters, analis menyoroti adanya jurang harga (price gap) yang melebar antara minyak sawit mentah (CPO) dan minyak bumi global.

Tren penurunan harga minyak mentah dunia—di mana jenis Brent merosot hingga 21 persen ke level USD 73 per barel akibat melimpahnya pasokan global—berbanding terbalik dengan harga CPO dalam negeri yang justru tetap bertengger di level tinggi karena ekspektasi lonjakan permintaan domestik.

Per Juni, harga komoditas kelapa sawit tercatat lebih mahal hingga USD 260 per metrik ton dibandingkan dengan solar konvensional.

Secara historis, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) selalu menambal selisih harga ini menggunakan dana dari pungutan ekspor sawit agar harga biodiesel di tingkat konsumen tetap terjangkau.

• Skenario Ideal: Berdasarkan analisis Institute for Essential Services Reform (IESR), subsidi tidak diperlukan apabila rasio harga satu ton CPO di bawah 10 kali lipat harga satu barel minyak mentah dunia.
• Kondisi Riil Saat Ini: Saat ini harga minyak bumi berada di kisaran USD 72 per barel, sementara harga kelapa sawit melonjak di atas USD 1.100 per ton. Artinya, rasio harga sudah menembus lebih dari 15 kali lipat, sehingga intervensi subsidi menjadi mutlak diperlukan.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengingatkan bahwa skema ini aman selama kas BPDPKS mencukupi. Namun, jika dana pungutan tersebut terkuras, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berisiko turun tangan untuk menutup defisitnya.

Tantangan pendanaan ini kian rumit karena adanya efek domino pada volume ekspor. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyebut bahwa meskipun produksi kelapa sawit diproyeksikan tumbuh sekitar 5 persen tahun ini, penyerapan massal untuk kebutuhan B50 otomatis akan memangkas jatah ekspor CPO Indonesia ke pasar global.

Kondisi tersebut melahirkan sebuah dilema ekonomi, sebagaimana yang dipaparkan oleh Bohao Yao, sosiolog riset dari Wood Mackenzie.

"Perluasan bauran menjadi B50 akan mengalihkan lebih banyak CPO untuk produksi dalam negeri. Secara simultan, hal ini akan mengurangi pendapatan dari pungutan ekspor sekaligus meningkatkan total beban pengeluaran subsidi," urai Yao, dikutip dari Reuters.

Kementerian ESDM memperkirakan penetapan mandatori B50 selama satu tahun penuh akan mendongkrak konsumsi biodiesel nasional hingga menyentuh angka 20,1 juta kiloliter. Angka ini melonjak tajam dari target alokasi B40 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 15,64 juta kiloliter.

Lembaga kajian Indonesia Palm Oil Strategic Studies turut mengingatkan, jika kapasitas produksi CPO nasional tidak mampu mengimbangi lonjakan serapan bauran energi ini, penurunan volume ekspor berisiko menggerus keuntungan ekonomi bersih yang diincar pemerintah.

Selain itu, lonjakan harga CPO global akibat ketatnya pasokan berpotensi memicu inflasi harga pangan serta mendorong pembeli internasional beralih ke negara produsen lain atau alternatif minyak nabati lainnya.