- Peran influencer kripto semakin besar, tetapi tidak semua memiliki kompetensi sehingga berisiko memicu misinformasi dan merugikan masyarakat.
- OJK menerbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026 yang mewajibkan influencer sektor jasa keuangan, termasuk kripto, memiliki sertifikasi kompetensi.
- Aturan ini diharapkan meningkatkan kualitas edukasi, memperkuat perlindungan konsumen, dan membangun ekosistem kripto yang lebih sehat serta tepercaya.
Suara.com - Perkembangan industri aset kripto di Indonesia diikuti dengan semakin banyaknya konten edukasi dan rekomendasi investasi yang dibagikan melalui media sosial.
Kondisi ini membuat peran influencer semakin besar dalam membentuk pemahaman dan keputusan masyarakat terkait investasi aset digital.
Di sisi lain, tidak semua informasi yang beredar memiliki dasar pengetahuan dan kompetensi yang memadai.
Hal tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, meningkatkan risiko kerugian, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem aset kripto.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan.
Melalui regulasi ini, influencer yang menyampaikan informasi di sektor jasa keuangan, termasuk aset kripto, diwajibkan memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan yang sesuai.
![Ilustrasi [Pixabay/vjkombajn]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/09/26/12420-ilustrasi-kripto-bitcoin-ethereum-ripple-xrp.jpg)
Kehadiran aturan tersebut diharapkan dapat mendorong penyampaian informasi yang lebih akurat, bertanggung jawab, dan mengutamakan perlindungan konsumen.
Dengan adanya standar kompetensi yang jelas, edukasi maupun rekomendasi investasi tidak lagi dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penerapan sertifikasi bagi influencer kripto pun dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam membangun ekosistem aset digital yang lebih sehat.
Selain meningkatkan kualitas edukasi kepada masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap industri kripto yang terus berkembang.
Menanggapi hal ini, Chief Marketing Officer INDODAX, Aloysia Dian mengatakan bahwa regulasi tersebut merupakan perkembangan positif bagi industri kripto yang selama ini bertumbuh seiring meningkatnya peran influencer dan content creator sebagai sumber informasi masyarakat.
"Selama beberapa tahun terakhir, influencer dan content creator telah menjadi salah satu pintu masuk utama masyarakat untuk mengenal aset kripto dan ekosistemnya," ujar Aloysia pada Jumat, 10 Juli 2026.
"Perannya sangat besar dalam menjembatani informasi yang bersifat teknis menjadi lebih mudah dipahami. Karena itu, sudah saatnya profesi ini memiliki standar kompetensi yang jelas memadai agar informasi yang diterima masyarakat semakin berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.
Menurutnya, sertifikasi tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang para kreator. Sebaliknya, aturan tersebut justru diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas pemberi informasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap industri kripto secara menyeluruh.
"Semakin banyak masyarakat yang mengenal aset kripto melalui media sosial. Namun, derasnya arus informasi juga meningkatkan risiko munculnya misinformasi yang dapat membentuk persepsi yang keliru di masyarakat, terutama jika disertai ajakan membeli atau menjual suatu aset," katanya lagi.
"Dengan adanya standar kompetensi, masyarakat diharapkan memperoleh edukasi yang lebih akurat sehingga dapat mengambil keputusan investasi secara lebih bijak," lanjutnya menambahkan.
Selain itu, POJK Nomor 6 Tahun 2026 juga mempertegas tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang bekerja sama dengan influencer.
Dalam kegiatan pemasaran, PUJK diwajibkan memastikan influencer mengungkapkan hubungan kerja sama secara terbuka, hanya mempromosikan produk yang telah memperoleh izin, memiliki kompetensi yang memadai, serta mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi, serta harus menyampaikan informasi secara jelas, akurat, jujur, dan tidak menyesatkan.
Aloysia menyebutkan kebijakan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan industri yang selama ini mendorong keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen.
Menurutnya, kolaborasi yang sehat antara regulator, pelaku usaha, dan influencer akan menjadi langkah penting bagi pertumbuhan industri kripto nasional dalam jangka panjang.
"Sebagai regulated crypto exchange Indonesia, kami percaya industri kripto dapat terus bertumbuh jika dibangun di atas fondasi edukasi yang berkualitas, transparansi, dan inovasi. Ketika seluruh pihak berjalan dalam standar dan tanggung jawab yang sama, kami optimistis ekosistem kripto di Indonesia akan tumbuh semakin matang dan berkelanjutan," tutupnya.