19.539 Unit Kopdes Segera Dibangun, Menkop: 83.000 KDMP Sudah Berbadan Hukum

Suara.com - Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyebut sebanyak 19.539 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih saat ini sedang dalam tahap konstruksi.

Pemerintah menargetkan operasional gelombang pertama jaringan koperasi nasional ini dapat diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2026 mendatang.

Di sisi lain, Ferry mengonfirmasi bahwa sudah ada 15.845 unit Kopdes Merah Putih yang pembangunannya telah rampung 100 persen, mencakup fasilitas bangunan fisik, gudang, gerai, hingga alat kelengkapan operasionalnya.

"Kemudian yang 100 persen bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845. Yang sedang dibangun 19.539, jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden," ujar Ferry dalam laporannya pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Penyiapan SDM Manajer Koperasi Selesai Agustus

Guna memastikan tata kelola koperasi berjalan profesional dan akuntabel saat mulai beroperasi, Kementerian Koperasi tengah memfinalisasi program pelatihan dan pendidikan bagi para manajer Kopdes Merah Putih.

Para manajer yang telah dinyatakan lulus pelatihan pada pekan pertama Agustus tersebut akan langsung diterjunkan dan ditempatkan ke seluruh unit Kopdes Merah Putih yang infrastruktur fisiknya sudah siap.

"Insyaallah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer Koperasi Desa yang direncanakan di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai, dan alat kelengkapannya," jelas Ferry.

Ferry secara khusus meminta kesediaan Presiden untuk meresmikan proyek padat karya berbasis kerakyatan ini bulan depan.

"Nanti atas perkenanan Bapak, kami juga ingin Bapak Presiden meresmikan operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nanti insyaallah di bulan Agustus," ucapnya.

Ferry mengklaim, hingga pertengahan Juli 2026, total akta badan hukum Kopdes Merah Putih yang telah diterbitkan oleh pemerintah sudah menembus angka 83.000 badan hukum.

Meski demikian, koperasi desa merah putih belakangan terus menuai sorotan. Rentetan permasalahan dalam tata kelola program ini mencakup beberapa poin mendasar yang dirangkum dari berbagai sumber:

Pemotongan Dana Desa Secara Masif

Kebijakan pengalokasian anggaran untuk program ini menuai keberatan dari para kepala desa. Pasalnya, terjadi pemotongan dana desa dengan persentase yang sangat besar, yakni berkisar antara 58% hingga 70%. Para aparatur desa mengeluhkan pemangkasan ini karena dinilai mengorbankan agenda pembangunan infrastruktur desa lainnya yang tidak kalah penting.

Jatuhnya Korban Jiwa dalam Latihan Militer

Aspek keselamatan dalam masa pembekalan sumber daya manusia juga menjadi sorotan tajam. Lima orang calon manajer koperasi yang berasal dari Kelurahan Merah Putih dilaporkan meninggal dunia saat menjalani Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil). Insiden tragis ini langsung memicu Kementerian Pertahanan untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem dan prosedur latihan yang diterapkan.

Studi Kelayakan Lokasi Pembangunan yang Lemah

DPR dan warga setempat mengkritik keras kurangnya studi kelayakan dari Kementerian Koperasi terkait penempatan fisik bangunan. Banyak gerai koperasi didirikan di lokasi yang dianggap tidak strategis dan tidak masuk akal secara bisnis, seperti di area tengah tambak, di dalam hutan, dekat dengan tempat pemakaman, hingga beberapa bangunan yang posisinya berdampingan tanpa urgensi yang jelas. 

Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pungli

Program ini juga diterpa isu miring mengenai praktik main fee atau pembagian komisi ilegal dalam proyek pembangunan fisik gerai. Dugaan korupsi ini disinyalir melibatkan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat TNI. Tidak hanya itu, di lapangan sempat terjadi insiden perusakan fasilitas sekolah demi draf menyediakan lahan bagi proyek tersebut. 

Kritik terhadap Keterlibatan Unsur Militer

Pelibatan personel TNI dalam proyek ekonomi yang masuk dalam ranah sipil menuai protes dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta para aktivis hak asasi manusia. Langkah ini dinilai menyalahi fungsi pokok pertahanan negara serta berpotensi membangkitkan kembali karakteristik Dwifungsi di dalam tata bernegara. [1]

Risiko Tinggi Potensi Gagal Bayar

Dari sisi keberlanjutan keuangan, keberadaan koperasi ini dihadapkan pada ancaman gagal bayar terhadap pinjaman yang dikucurkan oleh bank-bank milik negara (Himbara). Risiko ini muncul karena adanya pola pikir di tengah masyarakat yang cenderung menganggap dana atau pinjaman dari koperasi tersebut sebagai bantuan hibah yang bersifat cuma-cuma, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.