REGIONAL:
- Wakil Ketua DPR RI memimpin rapat koordinasi dengan para menteri di Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026.
- Pemerintah dan DPR sepakat memberikan dana tambahan untuk menjamin operasional kapal perintis di wilayah 3T Indonesia.
- ASDP dan Pelni menerima suntikan dana ratusan miliar rupiah guna memastikan kelancaran logistik hingga akhir tahun 2026.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah menteri, untuk membahas pelayanan transportasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluat (3T), melalui kapal perintis, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin pagi, disepakati penambahan anggaran untuk operasional kapal perintis di seluruh wilayah Indonesia.
"Rapat ini digelar untuk mencari solusi konkret atas kendala anggaran yang sempat mengancam kelancaran layanan penyeberangan perintis," kata Dasco.
Mengingat kapal perintis adalah urat nadi ekonomi dan mobilitas warga di pulau-pulau terpencil, kepastian subsidi menjadi harga mati bagi pemerintah dan parlemen.
Dasco, dalam rapat itu didampingi dua wakil ketua DPR lainnya yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta pimpinan Komisi V DPR.
Sementara dari sisi pemerintah, tampak hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, hingga COO Danantara Dony Oskaria beserta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, pertemuan ini membuahkan hasil yang positif bagi keberlangsungan transportasi laut nasional.
Pemerintah dan DPR telah mencapai kata sepakat untuk menyuntikkan dana tambahan bagi layanan penyeberangan perintis pada sisa tahun anggaran 2026.
Langkah ini diambil agar operasional ASDP dan Pelni di wilayah-wilayah kritis tidak terhenti akibat defisit anggaran.
"Rapat berjalan tidak terlalu lama, karena kami bisa bersepakat pada angka-angka yang dibutuhkan. Menkeu Purbaya sendiri sudah memberikan kesanggupan. Ini bukan soal angka, tapi prioritas pemerintah untuk rakyat di daerah 3T," kata Prasetyo.
Kesepakatan ini menegaskan kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah 3T merupakan prioritas nasional yang tidak bisa ditunda.
Pras menyadari, keterlambatan kucuran dana akan berdampak langsung pada pasokan logistik dan pergerakan manusia di wilayah kepulauan.
"Kami tadi juga bersepakat, anggarannya langsung dipenuhi agar bisa terselesaikan secara baik oleh ASDP maupun Pelni," kata dia lagi.
Rincian Anggaran: Ratusan Miliar untuk ASDP dan Pelni
Dalam pemaparannya, Prasetyo Hadi mengungkapkan rincian kebutuhan mendesak yang diajukan untuk menambal kekurangan biaya operasional penyeberangan.
TERPOPULER