Dasco Pimpin Rapat, DPR-Pemerintah Sepakat Suntik Dana Tambahan Kapal Perintis untuk Wilayah 3T

Dua raksasa transportasi laut pelat merah, ASDP dan Pelni, menjadi penerima manfaat utama dari kesepakatan ini.

"Angka yang disepakati tadi adalah Rp 139 miliar di ASDP. Sedangkan di Pelni Rp 70 miliar," kata dia.

Anggaran ini diproyeksikan cukup untuk menjamin kapal-kapal perintis tetap berlayar hingga akhir tahun 2026.

Selain dana talangan mendesak tersebut, pemerintah juga menyepakati usulan tambahan anggaran dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Nilai yang diusulkan untuk ABT ini mencapai angka yang cukup fantastis guna mendukung konektivitas nasional secara menyeluruh.

"Untuk ABT, kalau tak salah sekitar Rp 2,3 triliun atau Rp 2,4 triliun," jelasnya.

Perbaikan Mekanisme dan Tata Kelola

Selain mengenai angka, rapat koordinasi tersebut juga menyinggung persoalan birokrasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa di masa mendatang, kendala administrasi tidak lagi menjadi batu sandungan yang menghambat pelayanan kepada publik.

Evaluasi terhadap mekanisme pendanaan sedang dilakukan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan tanpa menabrak aturan hukum.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana subsidi ini.

Prasetyo menekankan, perubahan mekanisme tidak boleh mengabaikan standar pelaporan yang telah ditetapkan.

"Selama ini melalui Kemenhub sudah tertata, mulai dari pelaporan hingga pemeriksaannya. Jadi, nanti kalau diputuskan ada perubahan, tentu harus dipastikan seluruh administratif, tata kelolanya juga dilakukan secara benar," jelasnya.

Salah satu sorotan dalam beberapa waktu terakhir adalah gangguan layanan penyeberangan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wilayah ini sangat bergantung pada kehadiran kapal perintis untuk menghubungkan antarpulau.

Menjawab kekhawatiran publik, Prasetyo Hadi memastikan bahwa operasional di wilayah tersebut kini sudah berjalan normal kembali.

"Alhamdulillah di NTT sudah ya," kata Pras.