Perintah Prabowo: Orang Tua Siswa Kaya Raya Boleh Tolak MBG

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mengalami penyesuaian besar. Pemerintah kini membuka ruang bagi peserta didik dari keluarga mampu untuk tidak menerima bantuan makanan bergizi tersebut. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus menjadi strategi efisiensi anggaran negara menjelang penyusunan APBN 2027.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan ulang penerima manfaat MBG yang saat ini tengah dilakukan pemerintah bersamaan dengan proses pemutakhiran data nasional.

Menurut Zulhas, Presiden Prabowo Subianto tetap menginginkan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan menerima MBG. Namun, siswa yang merasa telah tercukupi kebutuhan gizinya dipersilakan untuk tidak mengikuti program tersebut.

"Karena perintah Bapak Presiden, semua dikasih (MBG). Kecuali yang tidak mau," ujar Zulhas usai rapat koordinasi penyelenggaraan MBG di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan, pendekatan tersebut dipilih agar pemerintah tidak dianggap membeda-bedakan penerima bantuan. Dengan demikian, seluruh siswa tetap menjadi sasaran program, sementara keputusan untuk menerima atau menolak diserahkan kepada masing-masing peserta didik.

"Kalau kita tidak kasih, nanti dibilang pemerintah pilih kasih, tidak adil. Semua dikasih, tapi kecuali yang tidak mau," katanya.

Zulhas mencontohkan, siswa di sekolah-sekolah yang mayoritas berasal dari keluarga mampu dan telah memiliki pola makan bergizi setiap hari dapat memilih tidak menerima MBG. Kebijakan itu diyakini akan mengurangi beban pembiayaan negara tanpa menghilangkan hak seluruh peserta didik.

"Misalnya SMA-SMA yang bagus, yang sudah sarapannya bagus, tidak mau ikut, tidak apa-apa. Itu kan mengurangi biaya juga. Tapi bukan berarti pemerintah tidak mengasihi, melainkan karena mereka sudah merasa cukup dan memiliki kemampuan," ujarnya.

Di saat yang sama, pemerintah juga tengah melakukan verifikasi besar-besaran terhadap basis data penerima manfaat MBG. Pendataan mencakup sekitar 63 juta calon penerima serta sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana program.

Proses pemutakhiran data tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan. Hasilnya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menghitung kebutuhan anggaran MBG pada 2027 agar alokasi dana benar-benar sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang valid.

"Nanti setelah tanggal 5 akan ketahuan. Data itu akan menjadi dasar Menteri Keuangan menyusun kebutuhan anggaran MBG tahun depan. Datanya harus akurat," kata Zulhas.