Sudaryono Tutup 833 Dapur MBG, Tapi Akar Masalahnya Belum Tersentuh

Suara.com - Gebrakan awal Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang menutup 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memecat 261 pegawai non-ASN dinilai belum menyentuh akar masalah. 

Langkah tersebut dipandang baru sekadar pintu masuk awal untuk merombak total pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini carut-marut.

"Semoga ini menjadi pembuka jalan untuk terus membenahi carut marutnya program MBG," kata Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) UGM, Agustinus Subarsono, Rabu (29/7/2026).

Sorotan tajam mengarah pada tata kelola dan proses seleksi penunjukan pengelola dapur SPPG yang kental dengan benturan kepentingan. Selama ini, mekanisme seleksi yang tertutup dinilai memicu praktik nepotisme, hingga menjadikan dapur penyedia makanan sebagai ajang bagi-bagi lapak bagi kelompok pemilik kekuasaan.

"Aroma KKN terasa kental dalam proses penunjukan SPPG. Dengan demikian, banyak Dapur SPPG dimiliki oleh TNI, Kepolisian, Parpol dan mereka yang memiliki jejaring dengan politisi atau penguasa," ujarnya.

Selain masalah transparansi dapur, Subarsono menyoroti soal skema pendistribusian program MBG yang dianggap mencederai rasa keadilan sosial dan membebani anggaran negara. 

Kebijakan yang memperlakukan sama antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu dinilai sebagai langkah yang tidak rasional di tengah kondisi keuangan negara yang terbatas.

"Pemerintah melakukan praktik ketidakadilan ketika memperlakukan sama antara murid yang berbeda kondisi sosial ekonominya dengan anggaran negara," tuturnya.

Untuk menekan pembengkakan defisit anggaran APBN, pemerintah didesak melakukan langkah efisiensi ekstrem. Program MBG disarankan tidak lagi dijalankan penuh selama lima hari kerja, melainkan dipangkas dan difokuskan hanya pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta kelompok miskin di perkotaan.

"Mengingat APBN kita mengalami defisit fiskal, maka tidak ada salahnya melakukan perampingan progran MBG dari 5 hari menjadi 3 hari di samping hanya menyasar murid daerah 3T, dan untuk wilayah kota hanya untuk murid dari keluarga miskin," ujarnya.

Perbaikan turut dialamatkan pada sistem rantai pasok bahan pangan yang dinilai masih melenceng jauh dari misi pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Sehingga dapur SPPG tidak kemudian lebih memilih berbelanja di pasar modern atau supermarket ketimbang menyerap hasil panen petani lokal, UMKM, maupun BUMDes.

"Kepala BGN perlu membuat regulasi agar semua dapur SPPG mempraktekan rantai pasok dengan petani local atau pengusaha lokal atau UMKM atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga akan menghidupkan ekonomi lokal," tegasnya.

Oleh karena itu, BGN di bawah kepemimpinan baru dituntut segera menjalankan reformasi kelembagaan secara menyeluruh. Hal ini mencakup pembentukan lembaga pengawas independen untuk memantau standar SOP dapur serta pengujian model SPPG baru berbasis kantin sekolah dan UMKM.

"Dengan demikian, jalan masih panjang untuk kita mewujudkan program MBG yang ideal. Namun harus dimulai dari sekarang, di bawah Kepala BGN yang baru," tandasnya.