Kronologi Prabowo Ngaku Siap Jadi Mediator Korsel Hingga Ditolak oleh Korea Utara

"Wah, saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia meminta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat," ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini menirukan jawabannya kepada Lee Jae Myung.

Menurut Prabowo, permintaan tersebut menjadi bukti konkret bahwa kebijakan politik luar negeri nonblok yang dianut Indonesia diakui oleh dunia internasional.

Sikap netral membuat Indonesia diterima oleh berbagai blok kekuatan global karena dianggap tidak memiliki agenda tersembunyi untuk mencampuri urusan domestik negara lain.

"Itu yang kita pegang teguh," tutur mantan menteri pertahanan tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa Indonesia senantiasa menjaga hubungan baik dengan seluruh kekuatan besar dan negara tetangga, mulai dari Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, Australia, hingga Papua Nugini.

"Kita ada masalah kadang-kadang, ada yang mau separatis. Tapi kita baik sama tetangga kita, sama Papua Nugini kita baik," ucapnya.

Respon Korea Selatan dan Rekam Jejak Mediasi

Pernyataan terbuka Prabowo di Istana Negara langsung mendapatkan respons dari kantor Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Pemerintah Seoul menyatakan menyambut baik setiap peran konstruktif dari negara-negara sahabat, tidak terbatas hanya Indonesia, dalam mendorong terciptanya perdamaian dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Laporan kantor berita Reuters menyebutkan bahwa rekam jejak politik luar negeri bebas aktif Jakarta memang dinilai sebagai modal diplomasi yang berharga.

Kesiapan Prabowo menjadi mediator konflik internasional bukanlah hal baru; sebelumnya pada Maret 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono juga pernah mengungkapkan kesediaan Presiden Prabowo untuk menjadi mediator dalam meredakan ketegangan konflik di Iran.

Penolakan Resmi dari Korea Utara

Harapan untuk melihat terobosan diplomasi Indonesia di Semenanjung Korea menghadapi kenyataan pahit kurang dari sepekan setelah pengakuan Prabowo. Pada Rabu (5/8/2026), Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun menyampaikan pengumuman resmi bahwa upaya perundingan multilateral dengan Korea Utara sangat sulit direalisasikan dalam kondisi saat ini.

Cho Hyun mengungkapkan bahwa diplomasi Indonesia yang berupaya mengatur ruang dialog antara Seoul dan Pyongyang telah berbenturan dengan dinding penolakan dari pemerintah Korea Utara.

Kebuntuan hubungan yang telah berlangsung lama membuat Pyongyang enggan membuka komunikasi, terlebih setelah Korea Utara mendefinisikan Korea Selatan sebagai "negara bermusuhan" pada tahun 2024.

"Pyongyang menolak usulan Indonesia untuk mengadakan pembicaraan dengan Seoul," kata Cho seperti dikutip dari Reuters.

Cho menambahkan bahwa berbagai tantangan dan isu keamanan terkait Korea Utara tetap menjadi prioritas utama yang akan dibahas lebih lanjut dalam agenda perundingan mendatang bersama Menteri Luar Negeri China, Wang Yi.