REGIONAL:
- CORE minta pemerintah pakai data per kapita BPS untuk pembatasan Pertalite.
- Kriteria kendaraan dan desil pengguna dinilai bisa menekan kebocoran subsidi.
- Data Regsosek dan DTKS harus terus diperbarui agar subsidi tepat sasaran.
Suara.com - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memberikan catatan kritis terhadap rencana pemerintah membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan kriteria kendaraan dan tingkat kesejahteraan pengguna.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai akurasi data menjadi kunci agar kebijakan pembatasan Pertalite tidak justru salah sasaran. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menggunakan basis data kependudukan per kapita dari Badan Pusat Statistik (BPS), bukan semata-mata data berbasis kepala keluarga dalam Data Tunggal Sosio Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Asalkan desilnya bukan seperti yang dari DTSEN, tetapi desil yang betul-betul dari BPS. Kalau BPS itu berdasarkan per kepala, sedangkan DTSEN berdasarkan kepala keluarga. Kalau melihat rentang per desilnya dari DTSEN, jadi agak rancu," ujar Faisal saat dihubungi Suara.com, Senin (24/8/2026).
Faisal mengatakan penggunaan data individu yang akurat diperlukan untuk menentukan siapa yang benar-benar berhak memperoleh BBM bersubsidi. Dengan begitu, pembatasan Pertalite dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang memang membutuhkan subsidi.
Selain itu, dia mendorong pemerintah terus memperbarui data pada Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran data dinilai penting karena kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data penerima subsidi tidak boleh bersifat statis.
Di sisi lain, Faisal menilai rencana pemerintah menggabungkan indikator tingkat kesejahteraan pengguna dengan kriteria fisik kendaraan merupakan langkah yang tepat.
Menurutnya, hanya mengandalkan data kesejahteraan pengguna berpotensi membuka celah penyalahgunaan subsidi. Misalnya, masyarakat dari kelompok ekonomi lebih mampu dapat memanfaatkan identitas masyarakat dari kelompok ekonomi bawah untuk membeli Pertalite.
"Kalau hanya berdasarkan orangnya (desil) tanpa melihat kendaraannya, ada potensi orang dari desil tinggi yang tidak layak justru 'menitipkan' kendaraannya kepada orang dari desil rendah untuk membeli BBM bersubsidi," jelas Faisal.
Karena itu, identitas pengguna atau pemilik kendaraan dan spesifikasi kendaraan perlu dikunci secara bersamaan dalam sistem penyaluran subsidi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan subsidi sekaligus memastikan Pertalite benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah.
Meski demikian, Faisal mengingatkan pemerintah tetap perlu mengantisipasi berbagai celah pelanggaran di lapangan. Akurasi basis data, mekanisme verifikasi, serta pengawasan distribusi akan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembatasan Pertalite.
TERPOPULER
