Purbaya Umumkan APBN Jawa Barat Surplus Rp 22,02 Triliun

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan soal perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga akhir Juli 2026. 

Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb Jawa Barat) Kementerian Keuangan, pelaksanaan APBN hingga 31 Juli 2026 menunjukkan kinerja positif dengan surplus regional sebesar Rp 22,02 triliun. 

Surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang telah mencapai Rp 85,61 triliun atau 45,41 persen dari target. Sementara itu, belanja negara telah terealisasi Rp63,59 triliun atau 57,02 persen dari pagu. 

Ia pun meminta agar APBN yang dikeluarkan Pemerintah harus bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Setiap rupiah APBN harus terus bekerja, bukan hanya tercatat sebagai angka realisasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Rabu (26/8/2026).

Lebih rinci, pendapatan negara tersebut tumbuh 6,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Dari sisi perpajakan, penerimaan hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp 81,30 triliun atau tumbuh 7,35 persen secara tahunan. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 63,84 triliun yang tumbuh 10,41 persen, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp17,46 triliun. 

Industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak Jawa Barat, dengan kontribusi Rp30,60 triliun atau 47,93 persen dari total penerimaan pajak. 

Kinerja tersebut mencerminkan peran penting sektor industri dalam menopang aktivitas ekonomi sekaligus penerimaan negara di Jawa Barat.

Dari sisi belanja, realisasi APBN hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp 63,59 triliun. Meskipun secara tahunan belanja negara mengalami kontraksi 1,45 persen, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) justru tumbuh 28,86 persen dengan realisasi Rp 26,61 triliun atau 53,53 persen dari pagu. 

Pertumbuhan belanja K/L terutama terlihat pada belanja modal yang mencapai Rp 3,11 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 115,37 persen dibandingkan Juli 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya akselerasi belanja yang mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. 

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp 36,98 triliun atau 59,82 persen dari pagu. Dari jumlah tersebut, penyaluran TKD mencapai Rp 35,46 triliun, sedangkan Dana Desa telah mencapai Rp 1,52 triliun hingga akhir Juli 2026. 

Menkeu juga memastikan APBN tidak berhenti pada angka-angka realisasi, tetapi harus  diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui pembiayaan sektor usaha.
 
“Kita ingin memastikan APBN di Jawa Barat tidak berhenti pada laporan penyerapan  anggaran, tetapi hadir dalam bentuk aktivitas ekonomi, dukungan usaha, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas dia.

Dukungan fiskal juga diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program  prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat melalui 6.794 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan telah menjangkau 14.680.810 penerima manfaat. 

Selain itu, APBN turut mendukung berbagai program strategis lainnya, antara lain Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, program ketahanan pangan dan energi serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (Umi). 

Hingga Juli 2026, penyaluran KUR di Jawa Barat mencapai Rp23,24 triliun kepada 357,3 ribu debitur. Sementara itu, UMi telah disalurkan sebesar Rp1,31 triliun kepada 226,4 ribu debitur.

Di tengah dinamika perekonomian global, kondisi ekonomi Jawa Barat juga  menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada triwulan II 2026, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,73 persen secara tahunan dan 2,25 persen secara kuartalan. 

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan yang menjadi salah satu kontributor utama perekonomian Jawa Barat. 

Di samping itu, stabilitas harga juga tetap terjaga. Inflasi Jawa Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,72 persen secara tahunan. Neraca perdagangan Jawa Barat periode Januari-Juli 2026 mencatat surplus sebesar USD13,79 miliar.