Purbaya Minta Program Sekolah Rakyat Gencar Dipromosikan ke Publik

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta program Sekolah Rakyat lebih gencar dipromosikan ke publik. Sebab program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu dinilainya memiliki banyak keunggulan.

Hal ini disampaikan Purbaya usai memantau perkembangan sejumlah program strategis nasional ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) di Bandung, Jawa Barat.

"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki banyak keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," katanya, dikutip dari siaran pers, Rabu (26/8/2026).

Untuk program Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di Jawa Barat. 

Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop. 

Tak cuma Sekolah Rakyat, Purbaya juga melihat perkembangan program strategis lain seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih atau KDMP) hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Terkait KDKMP, di Jawa Barat terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP dan hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah selesai dibangun. 

Adapun untuk SPPG, populasi di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG. 

Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi, dengan penerima manfaat meliputi siswa dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Secara umum, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat. 

Selanjutnya, Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5. 

Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antar daerah secara nasional.